Personel TNI saat mengevakuasi dua prajurit TNI dari  Batalyon Infanteri  400/Banteng Raider Pratu  Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani yang mengalami luka tembak  di Kabupaten Intan Jaya. Dua personel TNI yang tergabung dalam Satgas Pinang Sirih ini, gugur. ( FOTO: Kogabwilhan III for Cepos)

JAYAPURA- Anggota Satgas Pinang Sirih lakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan yang membuat dua prajurit TNI Angkatan Darat, Pratu Roy Vebrianto dan  Pratu Dedi Hamdani dari satuan Batalyon Infanteri  400/Banteng Raider gugur, Jumat (22/1) di Intan Jaya.

Danrem 173 PVB, Brigjen TNI Iwan Setiawan mengatakan, situasi di Intan Jaya, siaga. Setiap anggota di jajaran Korem 173/PVB melaksanakan siaga dan melakukan sweeping. Sementara Satgas Pinang Sirih melaksanakan pengejaran terhadap pelaku penembakan.

Menurut Danrem Iwan Setiawan, pelaku penembakan dua prajurit yang gugur diduga dari kelompok Sabinus Waker. Dengan pola operasinya, mereka bisa masuk ke wilayah mana saja.  “Yang bertanggung jawab di wilayah Intan Jaya kelompoknya Sabinus Waker. Tidak menutup kemungkinan ada kelompok KKB dari wilayah lain yang turut memperkuat ereka bergabung ke Intan Jaya,” ungkapnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (24/1).

 Dikatakan, perkuatan KKB di wilayah Intan Jaya cukup banyak. Sementara jumlah anggota TNI sendiri terbatas. Bahkan masih banyak beberapa spot-spot yang tidak terjangkau oleh anggota TNI.

 “Untuk Koramil saja baru ada di Sugapa dan koramil persiapan di Hitadipa. Sementara di daerah Panggamba yang menjadi lokasi penembakan sama sekali tidak ada TNI-Polri,” kata Danrem.

Untuk itu, Danrem menginginkan adanya kekuatan personel di setiap distrik di Intan Jaya. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terjadi lagi di Intan Jaya.  “Idealnya memang satu kabupaten harus ada satu Kodim. Kalau perlu satu distrik ada satu  koramil. Namun karena keterbatasan personel juga kita tidak bisa mengkafer semua titik yang ada di Intan Jaya,” jelasnya.

 Diakuinya, minimnya personel serta kondisi medan yang membuat sering terjadi kontak tembak di Intan Jaya. Di sisi lain, ada skala prioritas untuk melaksanakan aksi  tersebut.

 Sebelumnya, dua prajurit TNI Angkatan Darat dari satuan Batalyon Infanteri  400/Banteng Raider gugur ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata di Intan Jaya, Jumat (22/1). Dua Prajurit tersebut yakni Pratu Roy Vebrianto dan  Pratu Dedi Hamdani.

 Pratu Dedi gugur saat ditembak di Hitadipa dengan luka tembak di bagian perut, sementara Pratu Roy Vebrianto ditembak di Titigi dengan luka tembak pada bagian dada sebelah kanan.

Pratu Roy Vebrianto dan  Pratu Dedi Hamdani diketahui termasuk dalam pasukan Satgas Pinang Sirih yang bertugas di Intan Jaya. Dimana Satgas ini berada dibawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogawilhan) III.

Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa menyampaikan, menurut informasi yang didapat, Pratu Roy ditembak dari jarak 200 meter pada saat melaksanakan pembersihan usai melaksanakan ibadah salat subuh. Sedangkan Pratu Dedi Hamdani dari Pos Hitadipa, saat melakukan pengejaran kepada KKB yang melakukan penembakan terhadap Pos Titigi.

Sekedar diketahui, sejak awal tahun 2021. Telah terjadi beberapa aksi kekerasan yang melibatkan anggota KKB. Pada 6 Januari, KKB membakar pesawat PT MAF di Kampung Pagamba, Distrik Mbiandoga. Menyusul 10 Januari 2021, kontak senjata antara anggota Batalyon 400 dengan KKB di Kampung Titigi yang menewaskan Prada Agus Kurniawan mengalami luka tembak di bagian punggung. 

Sementara itu, insiden penembakan terhadap dua anggota TNI ini mendatangkan simpati dari penasehat Fraksi Demokrat DPR Papua, DR Yunus Wonda yang ikut prihatin dengan kejadian tersebut.

 “Kami dari Fraksi Demokrat  menyampaikan turut berduka cita atas kejadian di Intan Jaya yang menimpa dua anggota TNI. Kejadian  demi kejadian yang tak harus terjadi, sebab tak ada yang boleh mengambil nyawa orang lain selain Tuhan,” ucap Yunus dibalik teleponnya, Sabtu (23/1) pekan kemarin. 

Namun dari kejadian ini Yunus berharap ada pemikiran yang lebih maju untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan yang terjadi di Papua. Tidak mungkin prajurit terus menerus tertembak atau menembak dari setiap pergantian pasukan. 

 Pemerintah pusat juga diminta ikut memikirkan agar jangan lagi ada anak bangsa, prajurit bangsa maupun warga sipil yang mati sia – sia hanya karena dasar persoalan di Papua tak tersentuh.  Yunus berpendapat sudah waktunya pemerintah pusat membuka diri berdialog dengan masyarakat Papua. Jangan hanya berdialog dengan tokoh – tokoh karena tidak akan ada solusi melainkan hanya menyimpan persoalan. 

“Kami dari Fraksi Demokrat kami melihat kondisi ini masih akan terus terjadi dan menimpa masyarakat sipil, TNI Polri termasuk TPN OPM sendiri sehingga pemerintah pusat perlu membuka ruang berdialog dengan masyarakat, tokoh – tokoh yang berseberangan sebab persoalan Papua  ini bukan soal pemekaran, bukan soal dana otonomi khusus, bukan soal uang,” beber Yunus. 

Persoalan Papua ini menurutnya soal ideologi dan harus dilihat secara utuh, tak bisa hanya memandang satu persoalan kemudian diberikan solusi dan semua masalah di Papua klir. Jangan sampai pemerintah pusat dianggap melakukan pembiaran dari persoalan Papua yang terjadi selama ini. “Ini berbicara tentang anak bangsa dan  terlepas dari perbedaan pandangan itu urusan  nanti. Sebagai sesama anak bangsa, ini perlu dilihat dan ibarat orang tua duduk dengan anaknya. Itu harus dilakukan,” jelasnya.

Jika ini tidak dilakukan maka Yunus meyakini konflik di Papua tidak akan pernah berhenti, apakah presiden ganti presiden, menteri ganti menteri, panglima ganti panglima, gubernur ganti gubernur, persoalan Papua tidak akan selesai sebab ini masalah ideologi. Harus dicari format dan duduk bersama untuk mencari cara yang baik seperti apa. “Dan pemerintah pusat harus mau membuka ruang ini sebab jika tidak akan sulit menyelesaikan masalah di Papua. Penembakan masih akan terus terjadi,” tambahnya. 

Yunus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPR Papua ini menyampaikan bahwa  pendapat untuk mendorong dialog sejatinya bukan kali pertama disampaikan hanya saja pemerintah tidak merespon ide ini. Padahal pada jaman pemerintahan Gus Dur, ruang ini sempat dibuka. 

Sementara disinggung upaya dialog yang sudah lama dikonsepkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) yang sudah menggagas sejak berdiri pada tahun 2010 namun hingga kini tidak berlanjut, kata Yunus Wonda ini terjadi lantaran masih ada kecurigaan dan ketakutan yang dirasakan oleh pembesar – pembesar di pemerintah pusat. 

Padalah konsep dialog pernah disiapkan sejak jaman almarhum Muridan dan diteruskan oleh almarhum Pater Neles Tebay namun tetap saja tidak diseriusi. “Kami pikir persoalannya disitu, apakah ada niat pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Kalau hanya setiap tahun diberikan program pembangunan, dilakukan pergantian pasukan, kami pikir bukan itu solusinya. Mari duduk dan tanyakan apa yang menjadi persoalan mendasar,” tambahnya. “Kami tentunya tak mau ada lagi yang tewas tertembak baik itu aparat keamana, masyarakat sipil maupun dari kelompok mana saja,” tutupnya. (fia/ade/nat)