SERAHKAN DPA: Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE., M.Si., didampingi Sekda Tolikara Anton Warkawani, SE., menyerahkan DPA TA 2020 kepada enam perwakilan pimpinan OPD Pemkab Tolikara di aula kantor Bupati Tolikara di Karubaga, Senin (2/3). ( FOTO: Diskominfo Kabupaten Tolikara for Cepos)

Bupati Tolikara Serahkan DPA TA 2020

KARUBAGA-Bupati Tolikara Usman G.Wanimbo, SE., M.Si., menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020 kepada pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolikara di Aula Kantor Bupati Tolikara di Karubaga, Senin (2/3). 

Usai menyerahkan DPA, Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE., M.Si., mengatakan, penerbitan DPA tahun anggaran 2020 merupakan bagian dari kerja keras tim eksekutif dan legislatif. “Kami patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya,” ungkap Bupati Usman Wanimbo saat memberikan sambutan. 

Diakuinya, penyerahan DPA tahun Anggaran 2020 dilakukan lebih lambat, karena penyusunan program menggunakan e-budgeting dan e-planing. Dimana semua penganggaran harus secara online. 

“Tahun sebelumnya penganggaran dilakukan secara manual sehingga lebih cepat. Namun mulai tahun 2020 semua penganggaran secara online. Karena semua program pembangunan dan pelayanan pemerintahan serta pelayanan sosial kemasyarakatan di pantau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI,” jelasnya. 

Diakuinya, semua kegiatan saat ini disusun dengan cermat dan teliti dengan penuh kehati-hatian. Sebab apabila disusun tanpa memperhatikan kebutuhan di daerah tentu akan merugikan kepentingan publik. Apalagi  program yang disusun secara online tidak bisa direvisi di awal tahun berjalan.

Dikatakan, pimpinan OPD yang SPJ tahun 2019 telah nihil dan laporannya tidak ada masalah, tentu bisa menerima DPA tahun 2020. Namun bagi pimpinan OPD yang SPJ-nya tahun 2019 belum selesai Laporannya DPA tahun Anggaran 2020 tidak akan diserahkan. Karena itu bagi beberapa OPD yang belum rampung laporan penggunaan Anggaran tahun 2019 segera dirampungkan  sebelum Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI datang melakukan pemeriksaan terperinci pada tahap kedua.

”Saya instruksikan pimpinan OPD tidak diizinkan tugas keluar daerah. Apabila ada tugas keluar daerah, dimohon tugaskan bawahan yang membidanginya. Semua program pembagunan harus disiapkan mulai awal bulan ini,” tegas Bupati Usman Wanimbo. 

Bupati mengatakan, apabila pimpinan OPD tidak menyiapkan perangkat kerja secara baik, apalagi diketahui lebih banyak tinggal di luar daerah Tolikara hingga berminggu-minggu dengan alasan dinas luar, pimpinan OPD bersangkutan patut dievaluasi dan posisinya diganti dengan orang yang mau bekerja dengan disiplin tinggi. 

“Saat ini anda dituntut bekerja dengan disiplin tinggi. Zaman sekarang adalah zaman digitalisasi, sehingga semua perangkat kerja menggunakan teknologi digital. Semua data dikerjakan secara online dengan cepat, tepat dan akurat,” pintanya. 

Menurutnya, DPA yang diserahkan ini merupakan dokumen operasional yang akan menuntun para pimpinan OPD dalam melaksanakan dan merealisasikan anggaran. Sebangaimana tugas pokok dan fungsi kepala OPD sebagai pejabat pemerintah. Untuk itu dirinya mengingatkan setiap pimpinan OPD sebagai pengguna anggaran agar selalu memegang tenguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Taat pada peraturan yang berlaku, profesional, optimal, efektif dan efisien. 

“Transparan serta bertanggung jawab dengan menjujung tinggi asas keadilan, kepatuhan serta memperhatikan rencana kerja dan prioritas program yang telah ditetapkan. Dengan mengedepankan asas manfaat dan berorientasi pada hasil yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tolikara yang kita cintai bersama,” tambahnya.

“OPD juga bertanggung jawab penuh dalam merealisasikan setiap program kegiatan yang tercantum dalam DPA. Dengan mengingat dan memperhitungkan estimasi waktu yang tersedia, agar memiliki rencana dan jadwal kerja yang jelas dalam pelaksanaan DPA. Hal ini harus diperhatikan, agar kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun serta penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya,” sambungnya. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Usman Wanimbo mengingatkan pimpinan OPD untuk meningkatkan kualitas belanja APBD, dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. 

Ia juga meminta semua program harus terlaksana secara rinci, terpadu antara program lainnya dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di tahun 2020 ini. 

“Para Pimpinan OPD juga mampu menjawab semua persolan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga semua persoalan tersebut dapat meminimalisir masalah-masalah yang seharusnya dapat terealisasikan di lingkup OPD dan tidak selalu diarahkan kepada bupati dan wakil bupati,” ujarnya. 

Ditambahkan, saat ini pemkab Tolikara masih mencoba membina 4 distrik untuk mengelola DPA OPD secara mandiri dan tidak terikat pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Tolikara. Ini dimaksudkan agar OPD distrik juga mampu melaksanakan perencanaan,pengelolaan,dan mempertangungjawabkan anggaran sebangai OPD. 

“Empat distrik tersebut yaitu Karubaga, Kanggime, Kembu dan Bokondini. Mereka sudah mengalamai kemajuan yang sangat besar, sekalipun ada beberapa bagian yang belum memberikan hasil sesuai harapan. Karena itu pada tahun ini kami telah memberikan tambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Usman Wanimbo meminta pimpinan OPD untuk mendorong dan meningkatkan opini  laporan keuangan Kabupaten Tolikara dari disklaimer menuju WTD. “Tidak ada yang lebih sulit jika kita  mau bekerja dengan komitmen tinggi. Karena itu diminta kepada pimpinan OPD berkomitmen untuk meningkatkan prestasi kerja. Bekerja dengan mengajak seluruh staf bersama- sama memulai tentu semua sumbatan teratasi dengan baik,” pungkasnya. (Diskominfo Tolikara/nat)