Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementrrian  Perencanaan Kementrrian Pembangunan Nasional (Bappenas) Drs. Oktarialdi, MA, Ph.D saat berikan arahan saat  pada pembukaan penyusunan  RPJM Nasional untuk wilayah adat Animha dan Tabi di Merauke,    Selasa (10/12).  *FOTO: Sulo/Cepos

MERAUKE- Kendati    merupakan  kegiatan  penting, namun   8 kabupaten/kota  dari wilayah  adat Animha dan  Wilayah Adat Tabi tidak hadir  dalam konsultasi regional   yang digelar oleh Kementrian Bappenas di Swiss belHotel Merauke  selama 2 hari  yang dimulai, selasa (10/12).  Yang hadir hanya  dari Kabupaten Merauke. 

    Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian  Perencanaan Kementerian Pembangunan Nasional (Bappenas) Drs. Oktarialdi, MA, Ph.D, tampak    kecewa  dengan ketiidakhadiran peserta tersebut. Selain karena   kegiatan  tersebut molor yang sedianya dimulai  sekitar  pukul 09.30 WIT namun baru  digelar sekitar pukul 11.30 WIT, juga karena    ketidakhadiran sejumlah kabupaten.  

   “Saya mohon kepada  teman-teman  yang punya akses  ke kabupaten/kota yang belum    hadir   untuk  bisa sampaikan kepada mereka untuk bisa  hadir dalam kegiatan  hari ini. Karena  kegiatan  ini sangat penting. Karena diskusi  kita hari ini  dan tehnisnya besok   adalah satu langkah   untuk mengupdate  setiap  perencanaan  yang bapak ibu  masukan  untuk  menjadi  prioritas dalam  perencanaan pembangunan  nasional 5 tahun kedepan,’’ kata  Oktarialdi.     

   Menurutnya, bahwa   apa yang  akan dibangun  5 tahun kedepan, misalnya  jalan  tidak  lagi di atas angan-angan namun  langsung  dengan  lokasi titik  koordinatnya. ‘Yang mengetahui   itu  bukan kami, tapi bapak ibu  sekalian yang ada di daerah. Mana     yang  menjadi prioritas   yang harus dibangun.   Tapi tidak lagi  hanya dalam bentuk usulan tanpa disertai dengan  lokasi  dan titik koordinatnya,’’   tandasnya. 

   Dijelaskan, setiap   program  yang diusulkan  harus  melalui  Bappenas. “Tidak ada program  yang secara tiba-tiba,   namun  harus lewat perencanaan  dan di Papua pembangunan  didasarkan  pada wilayah adat,’’ tandasnya.

   Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Ir. Justina  Sianturi, M.Si menjelaskan sebanyak  9 kabupaten   diharapkan ikut dalam kegiatan  ini. ‘’Empat   kabupaten dari wilayah adat Animha, sedangkan  5 kabupaten/kota dari wilayah adat Mamta,’’   jelasnya.

   Tujuannya, kata   Justina Sianturi  adalah bagaimana menyusun RPJM Nasional secara khusus untuk Papua sesuai Inpres  tahun 2017  tentang  percepatan  pembangunan di papua untuk diambil kebijakan-kebijakan yang tepat  untuk merencanakan  pembangunan yang  berkelanjutan dan  berkesinambungan di kabupaten-kabupaten dan  kota  di wilayah adat Animha dan wilayah adat Tabi tersebut. ‘’Pesertanya diharapkan dihadiri para pemimpin daerah, bupati dan wali kota. Tapi sejumlah  pimpinan daerah itu memang belum sempat hadir karena  kita  tahu di akhir tahun ini banyak sekali kegiatan yang  sedang  digelar,’’ tandasnya. (ulo/tri)