*Kapolda Minta Maaf Bila Pelayanan dan Penegakan Menyakiti Hati Masyarakat

JAYAPURA-Kado manis di Hari Bhayangkara ke 75 bagi Polda Papua terkhusus Polres Mimika. Dimana Kapolres Mimika, AKBP. I Gusti Ade Era Adhinata dipuji langsung oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan virtual yang turut dihadiri seluruh jajaran Polri seluruh Indonesia, Kamis (1/7). 

Pujian dari Presiden Jokowi diberikan lantaran Kapolres Mimika dinilai sukses dalam kinerjanya menjaga Kamtibmas di wilayah hukumnya.

Usai rangkaian kegiatan upacara Hari Bhayangkara ke-75 Tahun 2021, Presiden Jokowi menyapa beberapa Polres dan Polda di Indonesia. Di antaranya Polres Bangkalan, Polda Jawa Barat termasuk satu diantaranya Polres Mimika. Dialog dilakukan Presiden Jokowi dengan Kapolres dan Kapolda di masing-masing wilayah tersebut, untuk mengetahui perkembangan terkini di wilayahnya.

Presiden Jokowi menanyakan kepada Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gede Era Adhinata bagaimana perkembangan situasi  di Kabupten Mimika. Dalam penyampaiannya, Kapolres Era Adhinata menerangkan bahwa dari awal tahun 2021 sampai saat ini wilayah Timika belum ada aksi gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan khususnya di daerah Tembagapura. Bahkan telah terjadi penolakan terhadap KKB oleh masyarakat.

“Bapak Presiden, saat ini Polres Mimika dengan didukung Satuan TNI-Polri dan pemerintah daerah sedang melaksanakan Program Binmas Noken dengan melakukan pengembangan pertanian, peternakan dan juga melakukan pembelajaran anak-anak Papua. Terutama anak-anak usia dini yang kita sebut Program Pi Ajar Sekolah,” ungkap Kapolres Era Adhinata kepada Presiden dalam pertemuan virtual.

 Selain itu, ada program Pos Kamling yang disebut Pos Peka peduli keamanan. Dimana pos tersebut didirikan secara sewadaya oleh masyarakat yang saat ini sudah berdiri sebanyak 109 pos di Kabupaten Mimika. Pos tersebut diakuinya sangat membantu Polres Mimika dalam mendeteksi gangguan keamanan dan potensi konflik yang ada di Kabupaten Mimika, serta membantu dalam setiap program penanggulangan Covid-19. 

Adapun langkah-langkah Polres Mimika dalam mengantisipasi gangguan keamanan selanjutnya  adalah dengan mensinergikan unsur intelejen yang ada di Kabupaten Mimika guna dapat mendeteksi setiap ancaman yang ada. Sehingga dengan cepat dapat merespon dan dapat menyusun langkah-langkah antisipasi untuk melakukan pengamanan. Hal ini sesuai dengan program  Presisi Kapolri.

Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyampaikan, harapan dari Kapolri  untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kebijakan Kapolri menjadi tantangan tersendiri, khususnya yang ada di Papua.

“Menyikapi perintah dan kebijakan dari pimpinan, kami akan berusaha semaksimal kami untuk memberdayakan semua personel Polri yang ada di tanah Papua, untuk melaksanakan tugasnya dengan tetap mengedepankan pendekatan yang lebih humanis,” kata Kapolda Mathius Fakhiri kepada wartawan.

Lanjutnya, pendekatan humanis akan ditingkatkan dengan berbagai kebijakan yang lebih soft untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Dengan tetap tegas dalam melakukan penegakan hukum. “Penegakan hukum tidak boleh lagi kita tawar menawar. Namun di sisi lain Kapolri menekankan hal-hal yang bisa kita menggunakan restorative justice,” jelasnya.

Lanjutnya, Kapolri juga menyampaikan dalam kasus kasus pelanggaran ITE akan disimak dan cerna dengan baik. Mana yang harus dilakukan penegakan hukum dan mana yang harus digunakan restorative justice atau keadilan restorative dalam penyelesaian perkara oleh anggota Polri.

“Disisi lain, saya selaku Kapolda menyampaikan permohonan maaf apabila kurun waktu  hampir satu tahun sampai dengan Hari Bhayangkara masih ada anggota Polri dalam melakukan pelayanan pengayoman, penegakan hukum yang masih mungkin menyakiti hati masyarakat, kami menyampaikan permohonan maaf mewakili Kapolri,” ucap Kapolda.

Kapolda berharap, evaluasi yang dilakukan bisa meningkatkan pelayanan Polri dalam rangka penegakan hukum lebih baik daripada sebelumnya.

Sekedar diketahui, kegiatan upacara tradisi Polri dilakukan secara virtual dan syukuran di salah satu hotel di Abepura. Merupakan kegiatan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Memperingati Hari Bhayangkara ke – 75 Tahun 2021.

Amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dibacakan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri yaitu sampai saat ini Polri tetap solid dan sinergi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. 

Polri yang saat ini memiliki personel sebanyak 470.391 yang tersebar di 34 polda, 493 Polres, 4.872 Polsek dan 791 Polsubsektor bersama-sama dengan TNI dan stakeholder lainnya selalu menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan NKRI, terutama dalam situasi global yang sedang dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kinerja Polri semakin membaik juga berkat dukungan, kerja sama dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan peran serta masyarakat. Dalam menghadapi berbagai agenda nasional ke depan, maka Polri bersama-sama dengan TNI siap untuk berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2021 serta mendukung penuh upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-75 kami fokuskan untuk peningkatan disiplin dan protokol kesehatan bagi masyarakat, dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 serta menjaga Kamtibmas yang kondusif,” kata Kapolri sebagaimana yang dibacakan Kapolda.

Polri tetap berkomitmen untuk berperan aktif dan bertindak tegas dalam penanggulangan permasalahan-permasalahan dalam hal penyebaran Covid-19, dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara maksimal, pengamanan penyekatan jalur dalam rangka pemberlakuan larangan mudik lebaran tahun 1442H/ 2021M, serta mengawal dan mengakselerasi pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19, gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok teroris di Papua/Poso/Palu dengan melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap para pelakunya. Termasuk kasus-kasus terorisme lainnya yang masih cukup masif terjadi di Indonesia dan gerakan radikalisme/intoleransi yang semakin marak khususnya di tengah perkembangan teknologi digital.

Restorative justice dengan pemberian sanksi sosial terhadap pelaku tindakan- tindakan arogan atau menghina yang selama ini hanya diselesaikan melalui perjanjian resmi, dalam upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku maupun calon pelaku baru lainnya.

Polri berkomitmen untuk selalu menjadi garda terdepan dalam menegakkan kedaulatan NKRI dan sebagai benteng terakhir dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia. (fia/nat)