Petugas  Kantor   Pos Merauke saat mulai menyalurkan  bantuan tunai langsung sebesar Rp 600.000  kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Senin (18/5).(FOTO: Sulo/Cepos )

MERAUKE-Kantor  Pos  Merauke mulai menyalurkan Bantuan Tunai Langsung (BLT)  sebesar Rp 600.000   kepada Keluarga  Penerima Manfaat (KPM)    di halaman Kantor   Pos Merauke, Jalan Brawijaya   Merauke,  Senin   (18/5). Bupati   Merauke  Frederikus  Gebze  secara simbolis  menyerahkan  secara langsung   BLT  tersebut kepada 3  KPM. 

  Laporan dari Dinas Sosial  Kabupaten Merauke menyebutkan bahwa bantuan  tunai   dampak Covid-19  yang  lewat kantor  Pos sebanyak 4.002  KPM  untuk 14 dari 20  distrik  yang ada di Merauke. Artinya, ada 6 distrik  yang warganya  tidak  tercatat sebagai penerima  BLT  PKM   tersebut. Keenam Distrik tersebut adalah Kimaam, Waan,  Tabonji, Ilwayab,Kaptel  dan Tubang.     

   Sedangkan distrik mendapatkan  KPM adalah Distrik Merauke,  Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Kurik, Animha, Malid, Okaba, Ngguti, Sota, Naukenjerai, Muting, Ulilin, dan Elikobel.   Penyaluran BLT KPM lewat PT Pos  di hari pertama  tersebut dikhususkan  untuk  Distrik Merauke. 

   Bupati Merauke  Frederikus  Gebze  saat  menyerahkan  secara simbolis  tersebut menjelaskan bahwa penyaluran  BLT PKM  ini merupakan salah satu  program pemerintah pusat  lewat instruksi Presiden  dan Kementerian Sosial  membagi  dari beberapa program yang  sudah pernah dilaksanakan, antara lain, PKH, dan beberapa  bantuan seperti e-Warung.

 “Dan sekarang ada lagi bantuan sosial tunai yang mungkin  sering  kita dengar  dapat per keluarga Rp 600.000 perbulan selama 3 bulan,’’ jelasnya. 

   Selain itu, juga ada bantuan dari pemerintah  daerah, ada bantuan  dari  kelompok-kelompok organisasi. “Semua orang baik secara  organisasi maupun  lembaga  peduli  untuk meringankan    beban masyarakat. Termasuk juga pemerintah daerah,” terangnya.

  Namun  salah satu menjadi acuan atau dasar  dalam hal  pemberian  bantuan  tersebut adalah identitas diri baik  KTP maupun   kartu keluarga. “Jadi dasar  pemberian   bantuan  ini   berbasis  data. Kalau     belum dapat  bantuan yang sebenarnya  layak meneirma  bantuan karena  keluarga yang bersangkutan  belum  terdata,’’tandas bupati. 

  Karena itu, kepada seluruh masyarakat  Kabupaten Merauke, ia mengingatkan  bahwa   identitas  diri  baik KTP maupun   kartu keluarga  tersebut sangat penting. “Kalau belum  terdata, mungkin  petugas   yang belum menjangkau ataukah  dari  kita sendiri yang kurang proaktif,’’ katanya. 

  Karena itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat   apabila   belum   memiliki identitas  untuk segera  melengkapi. ‘’Karena identitas    itu sangat penting. Jangan sampai   ada  bantuan seperti    yang seharusnya   dapat karena kurang mampu tapi akhirnya tidak dapat bantuan  karena memang  belum   terdata, sehingga yang disalahkan  pemerintah,”  tandasnya. (ulo/tri)