JAYAPURA – Ketua Kelompok Khusus (Lokus)  DPR Papua John NR Gobai mempertanyakan indikator rencana penerapan Lockdown yang disampaikan Sekertaris Daerah, (Sekda) Provinsi Papua Dance Y Flassy.
Gobai mengatakan apa yang menjadi indikator Sekda Flassy merencanakan menerapkan lockdown.
“Sekda harus menampilkan angka Covid yang ada di Papua, dan di mana saja yang merah dan itu angka yang benar untuk menjastifikasi keinginan lockdown. Sehingga ada dasar untuk masyarakat percaya adanya lockdown,” ungkapnya melalui telepon selulernya, Kamis, (24/6).
Ia mengatakan Pemerintan Provinsi Papua tidak perlu ikut arus dengan Jakarta atau sebagian pulau Jawa yang terserang Covid saat ini, karena Papua masih beda statusnya.
“Jangan karena Jakarta mau lakukan lockdown karena ada klaster baru dengan varian baru sehingga kita Papua ikut – ikutan  mau melakukan lockdown, harus ada penjelasanya dulu,” katanya.
Gobai mengatakan pernyataan Lockdown harus berdasar dan bukan dari analisa sendiri. Bahkan menurutnya yang harus diantisipasi yaitu memperketat bandara.
“Kita harus selektif dengan orang yang datang dari Jakarta. Ini yang dicegah, bukan lockdown. Di Papua tidak semua daerah merah, karena Covid – 19,” ucap Gobai.
Ia mengatakan ada agenda penting saat ini di Papua yaitu pembahasan Otsus dan PON XX. Untuk itu jangan membuat kebijakan lockdown tanpa alasan yang dapat membuat agenda pemerintahan tidak bisa berjalan baik.
“Apalagi agenda PON. Jadi, sekda jangan serta merta tetapkan lockdown karena  ini akan berdampak luar biasa. Sekda  harus memberikan kejelasan soal proses penanganan Covid dan yang harus dilakukan itu harus dievaluasi dan yang datang dari luar harus diselektif secara ketat,” tambahnya.
” Apa di Papua ada zona merah? Meningkat trus atau yang pelan – pelan menjadi hijau, dan kabupaten lain ada yang masih hijau. Jadi intinya disampaikan data yang mendasari  dengan indikator sehingga bisa ditetapkan sebuah status. Indikatornya apa sekda tentukan lockdown?” pungkasnya, (oel/nat)