MERAUKE- Menjelang  pengumuman  CPNS dilingkungan Pemerintah  Kabupaten Merauke, seluruh stakeholder   baik dari tokoh agama,   tokoh  masyarakat  Marind, sejumlah  ketua-ketua etnis    dikumpulkan  agar  apa yang  disampaikan  pemerintah  bisa diteruskan kepada  komunitasnya atau masyarakat. 

  Rapat   yang digelar di ruang  rapat  lantai III Kantor  bupati Merauke itu   dipimpin Penjabat  Sekda  Ruslan Ramli, SE, M.Si.  Asisten III  Sekda   Kabupaten Merauke  Yacobus Duwiri, SE, M.Si  yang juga sebagai  Pelaksana Tugas   Kepala  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Kabupaten Merauke mengungkapkan bahwa  keberpihakan  yang diambil oleh pemerintah daerah ke orang asli Papua (OAP). 

Para stakeholder saat   rapat  untuk saran usul  terkait dengan  rencana  pengumuman  CPNS  Lingkup Kabupaten Merauke,  Rabu (12/8). ( FOTO: Sulo/Cepos )

  “Kita  sangat menghargai saudara-saudara Marind dan ada yang   pertanyakan mengapa  pengumuman   CPNS ini ditunda.  Saya mau sampaikan  bahwa ini terkait kewenangan.  Kewenangan pengumuman  itu ada di bupati,’’ kata  Duwiri yang mengaku hasil  tes  CPNS tersebut  sudah ada dan tinggal  diumumkan.

   “Kami  sudah by telpon  ke  bupati dan Pak Bupati sampaikan  bahwa tunggu  saya sampai  pulang, sehinggga kita yang hadir  dalam ruangan  hari ini bisa menjadi corong supaya tidak ada informasi lainnya,’’  katanya. 

    Yacobus Duwiri menjelaskan bahwa dalam waktu dekat   bupati  akan segera  balik Merauke karena berkaitan dengan peringatan Kemerdekaan  Republik  Indonesia   ke-75 tanggal 17 Agustus  2020. ‘’Hari ini sudah  tanggal  12 Agustus, sehingga dalam  waktu dekat beliau akan  balik,’’ terangnya. 
  Yacobus Duwiri  juga menjelaskan bahwa  ada informasi  untuk  penerimaan CPNS kuota tahun 2019 dan  2020, dimana   dalam penerimaan ini, bupati  akan mendorong  bagi tenaga honorer daerah (Honda) yang  hampir  lewat  umur 35 tahun  untuk ada suatu kebijakan, sehingga nantinya  jumlah Honda ini akan berkurang.   

  Dikatakan, dalam   perekturan ini tidak hanya  minta kuota namun didasarkan  pada analisis jabatan atau kebutuhan  dimana analisis  jabatan ini dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda  Kabupaten  Merauke  kemudian diserahkan ke Badan  Kepegawaian.   

   Namun bagi  yang tidak dapat  terakomodir dalam CPNS  tersebut karena masalah umur, lanjut  Yacobus Duwiri dapat ditolong lewat P3K.  Sementara   dalam pertemuan  tersebut  berbagai saran  seperti  adanya kuota  khusus   bagi orang  Asli Papua atau  khusus orang Marind,   sehingga   OAP  betul-betul merasa menjadi  tuan dinegerinya sendiri. 

  Sementara   Ketua  FKUB  Kabupaten Merauke  Pastor  John Kandam, Pr,  menjelaskan  sebagai tokoh agama  pihaknya selalu mendoakan   untuk    tetap aman dan kondusif. Ia juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar  formasi  80:20 persen untuk anak-anak  Papua  kelahiran Merauke  dapat diakomdir  dalam  penerimaan  tersebut. (ulo/tri)