JAYAPURA-Kepolisian Daerah (Polda) Papua paparkan kasus menonjol selama Pembatasan Sosial  Diperluas dan Diperpanjang  (PSDD) saat Coffee Morning Kapolda Papua bersama Forkopimda Papua dalam rangka membahas situasi kamtibmas terkini di Papua di Aula Rastra Samara Polda Papua, Rabu (8/7).

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw didampingi para forkompimda saat memnberikan keterangan persnya kepada wartawan usai coffe morning di Mapolda Papua, Rabu (8/7). (FOTO: Elfira/Cepos)

Adapun kasus menonjol yakni penganiayaan terhadap petugas Satgas Covid-19 yang dilakukan oleh KKB di Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya hingga menyebabkan meninggal dunia pada Mei lalu.

kemudian meninggalnya seorang warga Hamadi pada saat menghindari pembubaran dan penyemprotan air kepada sekelompok masyarakat yang sedang mengonsumsi Miras pada waktu pembatasan aktivitas masyarakat di depan cafe 10-derloin, di Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.

“Ada juga seorang masyarakat yang dalam kondisi mabuk menabrak anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyekatan di Pos Trafic Light Dok II Distrik Jayapura Utara, mengakibatkan seorang anggota Polri mengalami luka berat dan saat ini masih dirawat,” papar Kapolda Paulus Waterpauw.

Berkaitan dengan tugas pokok, Polda Papua beserta jajaran dengan didukung TNI dan Pemda serta instansi terkait melaksanakan operasi kepolisian terpusat kontijensi dengan sandi Operasi Aman Nusa II Matoa 2020. Ini dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan mengedepankan langkah pencegahan, penanggulangan serta penegakan hukum di Provinsi Papua antara lain.

“Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat dalam penerapan PSBB. Namun pemerintah Provinsi Papua menerapkan PSDD di 5 kabupaten dan kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire,” jelasnya.

Kapolda juga sempat menyinggung Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang menguasai dan mengendalikan seluruh asrama mahasiswa yang ada di Indonesia dan sudah disusupi oleh kelompok KNPB.

“Apabila saya tahun depan sudah tidak menjabat lagi dan terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, sebagai tokoh agama, sebagai pemimpin umat harus turun untuk menghadapi dan berbicara kepada mereka. Jangan salahkan aparat secara sepihak. Pemimpin umat harus bisa melihat sendiri keadaannya,” ujar Kapolda.

Menurut Kapolda, Kepolisian diperintahkan oleh Kapolri untuk membuat pertemuan – pertemuan dan mengundang tokoh agama untuk membicarakan membahas situasi Kamtibmas di Papua.

Menurutnya, aparat keamanan sifatnya hanya membantu, yang menentukan kehidupan yang baik itu ada 3 unsur penyelenggara negara di Provinsi Papua, yakni Gubernur, DPRP dan MRP.

“Kami akan menyampaikan kepada DPRP dan MRP untuk menindaklanjuti pembahasan dengan tokoh agama di seluruh kabupaten dan kota dalam pembahasan selanjutnya. Duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan di Papua,” ucap Kapolda.

Sementara itu, Kasdam XVII/Cendrawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi mengaku pertemuan demi pertemuan dilakukan untuk mengatasi kelemahan selama ini dalam komunikasi. Rapat seperti ini menurutnya sangat penting.

“Kita harus yakin mampu melewati krisis pandemi Covid-19. Banyak hal yang perlu kita lakukan untuk sinergitas TNI-Polri. Kita selalu siap menertibkan masyarakat dengan protokol kesehatan Covid-19 di Papua,” ucapnya.

Dikatakan,  Kodam XVII/ Cenderawasih telah  melaksanakan operasi PAM Perbatasan baik dari organik Papua dan BKO dari Luar Papua  Ops PAM Rahwan. “Saat ini juga proses pergantian Ops PAM pulau terluar. Ini semua untuk mendukung situasi Kambtibmas Papua agar tetap kondusif,” tutupnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan,  situasi Kamtibmas Papua ada satu masalah yang menjadi permasalahan bagi orang Papua yaitu gampang terprovokasi dengan suasana. 

“Tokoh – tokoh agama berperan penting membimbing dan membina anak-anak Papua agar menjadi lebih baik lagi,” pintanya.

Sementara itu, Ketua PWNU Tony Wanggai mengaku selama ini melihat dari satuan tugas tidak melibatkan pimpinan agama. Padahal pimpinan agama merupakan garda terdepan dalam keagamaan. Selain itu, agama sangat efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah ibadah dalam pencegahan Covid-19.

“Forkopimda Provinsi Papua dan kota perlu membuka tempat ibadah. Jangan sampai masalah ini menjadi konflik horizontal. Masyarakat yang terlockdown di berbagai wilayah sangat berdampak bagi dinamika sosial dan ekonomi. Pemerintah Provinsi Papua perlu bertanggung jawab untuk penanganan masyarakat yang terlockdown,” kata Tony.

Wakil Ketua GKI Sinode di Tanah Papua Pdt. Hieskia Rollo memberikan usulan konkrit. Menurutnya, inilah waktunya anak-anak Papua tinggalkan pakaian kebesaran dan duduk bersama sebagai adek-kakak.

“Jangan kita berbicara masing-masing. Kita harus bicara terbuka masa depan negeri dan bangsanya. Kita juga harus meningalkan pangkat jabatan sebagai adek kakak. Kita berbicara dahulu mencari solusi permasalahan yang mendasar untuk pembangunan di Provinsi Papua,” ucapnya.

Sementara Ketua MUI Provinsi Papua KH. Saiful Islam Al Payage mengatakan penanganan Covid-19 di Papua sangat baik dan sukses. Namun, tokoh agama tidak dilibatkan dalam Covid-19.

“Jangan sampai kita sebagai tokoh agama hanya sebagai pemadam kebakaran karena apinya tidak pernah padam. Orang Papua ini harus dibawa ke mana, kekurangan itu pasti semua mengalami kekurangan maka kita harus bisa membawa diri,” ucapnya.

Al Payage juga meminta Kapolda tidak meragukan para tokoh agama, sebagaimana tokoh agama tetap mendukung Kapolda Papua menjaga situasi Kamtibmas di Papua. (fia/nat)