Ketua Adat Meepago, John NR. Gobay ( FOTO: Dok Cepos)

JAYAPURA- Ketua Adat Meepago, John. NR Gobay mengatakan, kasus Paniai berdarah yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2014 yang lalu sudah ditetapkan oleh Komnas HAM RI sebagai pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, kasus HAM di Paniai tidak bisa dipolisir oleh siapapun, sebab sudah menjadi bagian dari pelanggaran HAM berat.


“Kasus pelanggaran HAM di Paniai sudah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM RI, sehingga kasus ini jangan di politisir,” katanya melalui siaran pers yang diterima cenderawasih pos, Sabtu (22/2).

John menjelaskan, dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mekanisme penyelesaiannya, ketika ada dugaan pelanggaran HAM, berdasarkan pengaduan Komnas HAM melakukan penyelidikan setelah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) melaksanakan fungsi penyelidikan dan penuntutan, kemudian diserahkan ke Pengadilan HAM untuk disidangkan mekanisme ke DPR ketika kasus dibawah tahun 2000 bisa disidangkan di pengadilan, tetapi butuh kompromi politik dengan DPR RI. 

“Mekanisme pernah dilakukan untuk kasus pelanggaran HAM berat 1984 butuh persetujuan DPR RI, tetapi kalau kasus HAM di Paniai ini karena di atas tahun 2000, maka tidak perlu melalui mekanisme DPR RI, langsung ke tingkat penyidikan dan penuntutan,” jelasnya.

John menegaskan, kasus HAM Paniai tidak bisa dipolisir lagi, karena Komnas HAM sudah memutuskan kasus ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Sama seperti kasus HAM Wasior dan Wamena.

“Kita minta supaya Kejagung bentuk tim penyilidikan kasus HAM Paniai secepatnya berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM RI,” pintanya.

Mantan Anggota DPR Papua jalur Otsus periode 2014-2019 ini melihat penegakan HAM perlu dilakukan demi citra negara dan institusi aparat di Papua, sehingga semua pihak baik Pemerintah Pusat, DPR-RI, DPD RI perlu memberikan dukungan dan dorongan kepada Kejagung RI agar membentuk tim penyidik kasus Paniai dan selanjutnya Perpres membentuk Pengadilan HAM sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001. 

Kasus pelanggaran HAM berat di Paniai terjadi pada tanggal 9 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobay. Kasus Paniai berdarah ini mengakibatkan 5 orang remaja meninggal dunia dan 13 orang luka-luka yang dilakukan oleh oknum aparat TNI-POLRI.  (bet).