Yopi Murib SE M.Si ( FOTO: Noel/Cepos)

JAYAPURA-Informasi yang menyebutkan adanya perekrutan tenaga pendamping yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, dibantah Kepala BPMK Provinsi Papua, Yopi Murip, SE., M.Si.

Menurut Yopi Murip, informasi yang beredar tersebut tidak benar alias berita hoax. Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk tidak mempercayai informasi tersebut. Apalagi hoax yang beredar itu diakuinya telah meresahkan masyarakat.

“Saya dengar di 29 kabupaten beredar informasi perekrutan, sementara kami di BPMK belum pernah mengeluarkan pengumuman perekrutan tenaga pendamping desa dan distrik. Ini hoax dan tidak bertangung jawab,” ungkap Yopi Murip saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/3). 

Yopi Murip menegaskan bahwa Pemprov Papua dalam hal ini BPMK Provinsi Papua belum pernah mengeluarkan pengumuman atau informasi perekrutan tenaga pendamping desa dan distrik. Oleh sebab itu, informasi yang menyebutkan adanya perekrutan tenaga pendamping menurut Yopi Murip, merupakan informasi atau kabar bohong alias hoax.

Dirinya meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima setiap informasi. Setiap informasi yang diperoleh menurutnya harus lebih dulu dicek kebenarannya ke instansi resmi pemerintah. Pasalnya sampai saat ini sudah ada warga yang menjadi korban akibat hoax perekrutan tenaga pendamping tersebut. 

“Kasihan masyarakat yang dirugikan dengan hoax tersebut. Ada yang sudah membayar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta akibat hoax yang menyebutkan adanya pendaftaran penerimaan tenaga pendamping,” sesalnya. 

Untuk mencegah makin banyaknya warga yang menjadi korban, Yopi Murip mengaku sudah menyampaikan ke BPMK kabupaten dan kota di Provinsi Papua untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa informasi perekrutan tenaga pendampingi yang beredar saat ini adalah informasi yang tidak benar. “Kami sudah sampaikan ke kabupaten dan kota bahwa informasi itu tidak benar,” tegasnya. 

Yopi Murip menyebutkan, perekrutan yang dilakukan oleh PPK tidak sembarang dilakukan. Semua menurutnya berjalan sesuai prosedur yaitu adanya instruksi dari pusat. Untuk itu, masyarakat diharapkan tidak mudah percaya dengan mengambil keputusan tanpa mengetahui sumber informasi tersebut yang benar dari mana. “Jika mau rekrut itu, kita tunggu tanggapan  dan  rekrutmen  dari pusat. Bukan kami sendiri seenaknya,” jelasnya.

Mengenai kemungkinan untuk melakukan upaya hukum terkait hoax yang beredar, Yopi Murip menyebutkan, pihaknya hanya mengimbau masyarakat agar lebih teliti dan terlebih dahulu mengecek kebenaran informasi yang diterima agar tidak menjadi korban. (oel/nat)