JAYAPURA – Di tengah perkembangan sosial politik Papua  belakangan  ini dimana DPR Papua  mulai jarang muncul di media menanggapi isu – isu terkini,   tiba – tiba berhembus informasi soal tak harmonisnya hubungan internal sesama anggota DPR Papua . Dikatakan situasi ini bukan  baru terjadi tetapi sudah cukup lama terjadi. 

 DPRP saat ini dianggap tidak lagi sama seperti sebelumnya dimana semangat untuk menyuarakan aspirasi rakyat lebih getol terasa. “Saya memperhatikan kondisi ini sudah cukup lama berlangsung dimana banyak yang menyampaikan jika di tubuh DPRP sendiri banyak anggotanya yang tak sejalan dengan pimpinan,” kata Alex Napo, Ketua Forum Peduli Hak Politik Orang Asli Papua , Rabu (19/5).

 Ia menyebut bahwa entah karena kebijakan internal yang tak sejalan dengan yang diinginkan anggota atau karena kepentingan tertentu yang diperjuangkan akhirnya hubungan sesama anggota tidak harmonis. Kalau sudah begini kata Alex yang ikut jadi korban nantinya masyarakat juga. “Ya bagaimana kalau wakil kami sendiri tidak satu, kami hanya bisa menonton yang tidak seharusnya kami tonton,” sindirnya. 

 Alex meminta DPRP tetap fokus  pada pelayanan  sebagai wakil rakyat dan  fokus  pada tugas dan fungsi. “Saya Cuma merasa aneh jika anggota dan pimpinan akhirnya  tidak bisa satu visi,” imbuhnya. Ketua Kelompok Khusus, Jhon Gobay menyampaikan bahwa ia juga melihat situasi tersebut (tak harmonis) namun ia tak ingin terseret dengan situasi yang ada. “Saya tidak mau mengurusi yang begitu – begitu meski memang suasana di dalam sedikit tidak nyaman. Intinya saya ingin melapor ke pimpinan bahwa saya ingin kerja dan biarkan saya dan teman – teman dari kursi pengangkatan menjalankan tugas kami bekerja untuk rakyat dan kami tidak mau terseret situasi saat ini,”  tegas Jhon Gobay saat ditemui di Waena, Rabu (19/5). 

 Salah satu anggota Komisi IV DPR Papua , Thomas Sondegau juga tak bisa menampik situasi yang dimaksud. “Mau bicara juga tidak enak tapi yang jelas sedikit berbeda sekarang,” ucapnya. Sementara unsur pimpinan, Yunus Wonda yang terhubung via telepon menanggapi datar informasi ini. “Mungkin ada baiknya masyarakat yang menilai sebab kalau meminta pendapat dari anggota DPR bisa saja karena kepentingan politik atau lainnya akhirnya penilaiannya berbeda tapi kalau masyarakat yang menilai dan menyampaikan itu pasti lebih objektif,” jelasnya. 

 Ia mengatakan DPRP memang melakukan pengawasan langsung kepada eksekutif namun DPRP juga diawasi oleh rakyat jadi ia mengembalikan kepada rakyat untuk mengisi raport DPRP. Yunus sendiri tak banyak komentar karena selama ini konsentrasi dirinya lebih fokus  pada agenda PON. “Ia saya kurang mengikuti baik perkembangan di DPR karena saya lagi menangani PON,” tutupnya. (ade/wen)