*Parlemen Malaysia Sidang Lagi 26 Juli

LONDON, Jawa Pos – Inggris segera normal kembali. Senin (5/7) Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menegaskan bahwa lockdown tidak akan diperpanjang lagi. Ia akan berakhir sesuai jadwal yaitu pada 19 Juli mendatang. Namun keputusan final akan dipaparkan pada 12 Juli nanti, setelah dilakukan peninjauan ulang akan situasi di lapangan. 

’’Jika kita tidak bisa membukanya dalam beberapa minggu ke depan, lalu kapan kita bisa melakukannya?’’ ujar Johnson dalam sesi konferensi pers seperti dikutip CNN.

Dia mengakui bahwa pandemi Covid-19 masih jauh dari kata berakhir. Pun demikian di Inggris. Saat ini angka penularan di negara yang dipimpin Ratu Elizabeth II itu memang masih merangkak naik. Johnson bahkan memperkirakan pada saat pencabutan lockdown, diperkirakan angka penularan harian adalah di atas 50 ribu orang per hari. Namun pemerintah meyakini bahwa vaksinasi bisa mengurangi angka pasien yang dirawat di rumah sakit dan juga kematian. 

Saat ini sekitar 86 persen populasi penduduk dewasa di Inggris sudah menerima dosis pertama vaksin Covid-19. Lebih dari 63 persen sudah lengkap 2 dosis. Di antara negara-negara besar, Inggris termasuk yang angka vaksinasinya tertinggi. 

Beberapa pihak melabeli pencabutan lockdown itu dengan sebutan Freedom Day alias hari kebebasan. Itu karena penduduk tidak perlu lagi jaga jarak dan juga memakai masker. Kebijakan kerja dari rumah juga ditiadakan. Johnson menegaskan agar penduduk memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, tidak lagi bergantung dengan kebijakan pemerintah. 

Dalam paparannya pada parlemen, Menteri Kesehatan Inggris juga memaparkan rencana jangka panjang agar penduduk hidup normal berdampingan dengan pandemi. Mulai 16 Agustus nanti mereka yang sudah divaksin penuh tidak perlu melakukan isolasi jika kontak dengan orang yang positif. Itu berlaku bagi mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Program vaksin di Inggris belum sampai pada anak-anak dan remaja. Isolasi hanya berlaku bagi mereka yang terbukti positif tertular. 

’’Kita tidak bisa selamanya hidup di dunia di mana satu-satunya yang dipikirkan hanyalah tentang Covid-19,’’ ujar Javid kemarin (6/7) seperti dikutip The Guardian. Masih ada penduduk yang memiliki masalah kesehatan lainnya. ’’Ini saatnya untuk mengambil keuntungan dari perlindungan vaksin dan belajar hidup dengan virus,’’ tambahnya. 

Sebelum Inggris, Amerika Serikat sudah lebih dulu hidup “normal” tanpa masker. Tapi keputusan dua negara adidaya itu ditentang Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pakar Kedaruratan WHO Mike Ryan memperingatkan agar pemerintah negara tidak mencabut aturan pencegahan Covid-19 terlalu cepat. Negara yang melakukannya beresiko membayar mahal. Saat ini varian Delta yang berasal dari India masih menyebar dengan ganasnya. Sekitar 90 persen kasus di Inggris saat ini berasal dari varian Delta sedangkan di AS baru mencapai 30 persen. 

Dia memaparkan di Benua Amerika masih ada satu juta kasus per pekan. Sedangkan di Eropa sekitar setengah juta kasus per pekan. Penularan di Benua Afrika juga masih tinggi. ’’Ini belum usai,’’ tega Ryan seperti dikutip Al Jazeera. 

Sementara itu parlemen Malaysia akan kembali bersidang pada 26 Juli nanti. Itu melewati tuntutan UMNO yang meminta sidang dilaksanakan selambatnya 5 Juli. PM Malaysia Muhyiddin Yassin menjelaskan bahwa sidang akan dilakukan selama 5 hari. Akan ada dua bahasan utama. Yaitu tentang rencana pemulihan pemerintah dan perubahan sesi sidang perlemen di masa depan selama pandemi masih melanda. 

James Chin, pakar kebijakan Malaysia dari University of Tasmania memprediksi bahwa oposisi akan menggunakan sesi tersebut untuk mempermalukan pemerintah atas penanganan pandemi. Namun dia juga memperkirakan bahwa hal tersebut tidak akan mengarah pada perubahan pemerintahan. Situasi bisa berubah bergantung sikap UMNO nanti. Saat ini anggota UMNO terbelah antara yang ingin tetap mendukung pemerintah dan juga melepaskan diri dari koalisi. 

Di lain pihak asosiasi pebisnis yang tergabung dalam Industries Unite (IU) memperingatkan bahwa jika kebijakan lockdown terus berlanjut, maka bakal ada PHK masal. Tahun lalu angka pengangguran di Malaysia sudah mencapai 5,3 persen. Itu tertinggi dalam tiga dekade. (sha/bay/JPG)