Satu unit mobil Barakuda Brimob Polda Papua disiagakan di pintu masuk kantor Gubernur Papua, terkait rencana aksi demo Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua, Senin (19/4). (FOTO: Yohana/Cepos)

JAYAPURA-Tenaga honorer Provinsi Papua yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua, kembali melakukan aksi demo damai untuk memperjuangkan hak dan kewajiban mereka serta menagih janji Pemprov Papua untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Dari pantauan Cenderawasih Pos, sekira pukul 09.00 WIT., sejumlah tenaga honorer terlihat mulai berdatangan. Mereka datang mengenakan kemeja putih serta memakai celana dan rok warna hitam.

Saat tiba di kantor Gubernur Papua, para tenaga honorer ini tidak bisa masuk ke dalam areal kantor Gubernur Provinsi Papua. Pasalnya pintu gerbang kantor Gubernur Papua sudah dijaga anggota Satpol PP Provinsi Papua yang diback up aparat Kepolisian. Bahkan di pintu gerbang terlihat satu unit mobil Baracuda Brimob Polda Papua, terlihat disiagakan di balik pintu gerbang yang ditutup sebelah. 

Dengan adanya penjagaan di depan pintu gerbang kantor Gubernur Provinsi Papua, para tenaga honorer yang mulai berkumpul hanya bisa berkumpul di bangku panjang (Kupang) Pantai Dok II depan kantor Gubernur Papua.

Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua, Frits Awom mengatakan, aksi demo damai yang dilakukan tenaga honorer Papua ini, merupakan hal yang wajar, karena menuntut hak dan kewajiban dari para honorer Papua.

“Kami merasa para orang tua-orang tua kita (pejabat di Pemerintah Provinsi Papua, red) telah melangkahi kebijakan negara yang baik. Dan saya pikir ini sesuatu yang benar sebagai anak-anak bangsa kami punya hak konstitusi negara,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (19/4) kemarin.

Demo yang dilakukan ini menurut Frits Awom, hanya untuk menuntut hak yang selama ini masih menjadi polemik bagi mereka dan belum ada kejelasan pasti dari Pemprov Papua. “Kami tidak punya maksud untuk melakukan tindakan anarkis atau kegiatan lainnya. Tujuan kami datang hanya untuk menuntut janji pejabat dan menuntut keputusan dari pemerintah pusat berikan kepada kami, yakni hasil kuota honorer,” tuturnya. 

Dirinya berharap miskomunikasi yang terjadi antara honorer Papua dengan pemerintah bisa segera diselesaiakan. 

Frits Awom mengatakan, seluruh tenaga honorer Provinsi Papua yang saat ini sedang memperjuangkan nasibnya, sadar betul akan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Dimana masyarakat diminta untuk tidak berkerumunan. Namun demi memperjuangkan nasib, mereka rela berdesak-desakan untuk memperoleh kejelasan pasti.

Terkait dengan hasil keputusan Pemprov Papua yang mengutamakan kuota 12.000 untuk forum honorer, pihaknya hanya menuntut janji Wakil Gubernur Papua, terkait pengangkatan PNS. “Kami tuntut janji Wakil Gubernur Papua yang menjanjikan bahwa para honorer Papua, akan diangkat menjadi PNS. Tetapi pada kenyataannya berbeda dan ini tidak sesuai dengan harapan kami,” tambahnya.

Dirinya bersama tenaga honorer lainnya sangat kecewa dengan pembahasan Pemerintah Papua. Dimana seharusnya keputusan pemerintah pusat harus dijelaskan sebaik-baiknya kepada mereka, apapun keputusannya.

“Namun karena kurang penjelasan dan keterbukaan dari Pemprov dalam hal ini Forkopimda kepada kami, kesannya kayak kami diberi janji dan harapan palsu. Dari hal kecil ini membuat kami kecewa,” tutupnya. (ana/nat)