Himpunan  Mahasiswa  Islam  Cabang Merauke saat menggelar aksi demo damai ke  Kantor  DPRD Merauke,  namun  sempat tertahan  di pintu pagar  karena sedang  ada sidang  perubahan  APBD 2020, Kamis (24/9) kemarin.   ( FOTO: Sulo/Cepos   )

MERAUKE-Mahasiswa  yang tergabung dalam  Himpunan  Mahasiswa  Islam Cabang Merauke  menggelar aksi  demo damai  ke   DPRD  Kabupaten Merauke,  Kamis (25/9).  Aksi demo damai yang  mereka  lakukan tersebut adalah untuk memperjuangkan  beberapa mahasiswa  yang dipulangkan  pemerintah   daerah dari  kota studi  saat  terjadi rasisme  tahun lalu,  untuk  dapat dikembalikan ke  kota studi. 

   Hanya saja, langkah   dari  para mahasiawa  ini tertahan  di pintu  pagar  Kantor DPRD   Kabupaten  Merauke. Pasalnya, mereka   tidak diperkenakan masuk  karena sedang   ada  sidang  perubahan anggaran, sehingga  terjadi negosiasi antara  penanggung jawab  lapangan dengan  Sekertaris Dewan.  

   Ketua HMI Cabanng  Merauke Hidayat  Badilah  di sela-sela aksi  tersebut mengungkapkan  bahwa kedatangannya ke  Kantor  DPRD Kabupaten Merauke  tersebut adalah untuk memperjuangkan kembali beberapa  mahasiswa yang  sempat dipulangkan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten Merauke  saat terjadi  kasus rasisme Indonesia yang  menimbulkan gejolak  sosial di seluruh Papua. 

  “Mahasiswa ini dipulangkan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dengan alasan ketika suasana kondusif mereka  akan kembali ke kota studi masing-masing,’’ katanya. 

  Hanya saja, sampai sekarang kata dia para  mahasiswa  tersebut tidak  juga dipulangkan.     “Tidak ada kejelasan bagi mereka. Terkesan berbelit-belit dalam layanan pendidikan. Nah, mereka sampai sekarang ini beasiswa  ditahan membuat beberapa mahasiswa yang dipulangkan  itu sudah  di DO dan pulang kampung,” tandasnya.  

    Menurutnya, Pemkab Merauke tidak mengambil langkah-langkah konkret untuk    mengembalikan   anak-anak   tersebut yang  merupakan  harapan  masa depan daerah ini. “Sekarang kami bawa  3 orang. Ada dari Semarang dan ada dari Bogor. Mereka  punya semangat   yang tinggi untuk menuntut ilmu. Hanya saja  dari pihak  Pemda tidak memberikan  ruang   kepada mereka  untuk bisa kembali ke sana. Karena itu, mereka datang kepada kami    untuk koordinasikan  sama-sama menyuarakan  ini.  Sebab,  hampir  5 bulan  mereka bolak balik ke kantor bupati  tapi  tidak dihiraukan,’’ tandasnya.

   ‘’Kami mengambil langkah  ini karena  terlihat sudah mentok. Birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit,’’ pungkasnya. (ulo/tri)