pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung S.IP, MA

JAYAPURA – Presiden akhir tahun 2020 kemarin melakukan pergantian enam menteri yang dianggap belum maksimal dalam capaian. Dua diantaranya justru harus diganti karena terlibat dalam praktek korupsi. Dua menteri tersebut adalah Edhie Prabowo dari Partai Gerindra dan Juliarti Batubara dari PDIP. Nah terkait pergantian dari menteri yang terlibat korupsi ini menurut pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, seharusnya partai yang mengusung sosok menteri tersebut memiliki tanggungjawab moril. 

 Bentuknya bisa dengan menyampaikan permohonan maaf atau tidak lagi mengajukan menteri karena dianggap salah mengutus orang dan tidak menjalankan amanah rakyat. Hal – hal ini kata Yaung masih menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia bagaimana menumbuhkan budaya malu jika melakukan kesalahan. 

 “Saya melihat memang kekuasaan di negara ini seperti itu, jika ada anggota DPR yang terlibat kasus korupsi maka penggantinya juga akan naik diusulkan oleh partai yang sama. Begitu juga di tingkat kementerian yang jika terlibat kasus korupsi maka partai pengusung masih boleh mengirim orangnya,”  kata Marinus Yaung di Jayapura, pekan kemarin.

 Namun ia sependapat bahwa ke depan Indonesia harus bisa menerapkan  budaya malu dan memiliki jiwa besar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Negara seperti Cina, Jepang maupun Korea bisa menjadi contoh yang sangat baik bagaimana beretika dan bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat. 

 Bukannya tetap mengirimkan utusan seolah – olah partai tidak ikut bertanggungjawab. “Negara – negara di atas tadi saya kira bisa menjadi rujukan contoh yang baik bagaimana bertanggungjawab atas dosa atau kesalahan yang diperbuat. Mengakui kesalahan lalu tidak maju lagi,” jelasnya.

Di negara seperti Jepang, Cina, Korea jika terbukti korupsi atau melakukan pelanggaran maka dengan jiwa besar ia akan mengundurkan diri, mengakui kesalahan dan tidak lagi memaksakan diri untuk maju. “Bahkan Partai memberi keleluasaan kepada presiden untuk memilih orang terbaik yang dianggap memiliki kapasitas untuk membantu dan ini memang berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki budaya malu. Saya pikir dan inilah salah satu tantangan demokrasi di negara kita,” imbuhnya. 

  Yaung sependapat bahwa seharusnya jika ada utusan atau kader berbuat salah sepatutnya partai menyampaikan permohonan maaf sebagai tanggungjawab moril dan tidak lagi mengajukan menteri baru melainkan memberikan hak kepada presiden untuk menentukan apakah mau memilih dari luar partai atau menawarkan ke partai lain. 

 “Bukan justru menyodorkan nama menteri baru dan seakan – akan partai tersebut tidak merasa bahwa ada kesalahan yang dilakukan meski oleh individu dan sebagai partai pengusung sepatutnya malu dan tidak mendorong wajah baru tapi perlahan – lahan kita berharap budaya malu ini tumbuh, tidak seperti saat ini,” pungkasnya. (ade/wen)