Para dosen USTJ ketika di Cafe Bangku Taman kampus USTJ, Selasa (27/8). Mereka mempertanyakan kompensasi kerugian dampak dari pemblokiran jaringan internet di Papua. ( FOTO : Gamel Cepos )

JAYAPURA – Belum adanya informasi kapan jaringan internet di Papua akan dibuka blokirnya memantik banyak protes. Setelah Koalisi Konsumen Bersatu (KKB)  melakukan protes, kini giliran dosen USTJ ikut bersuara.  Mereka ikut menjadi korban dari pemblokiran tersebut dan meminta kompensasi dari Kominfo atau Telkomsel. Pasalnya pulsa data yang dibeli dan tak terpakai diyakini banyak yang akan hangus jika lewat batas waktu.

 Karena menjadi korban maka  para dosen USTJ ini meminta harus ada kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan. “Jelas sekali kami dirugikan sebab sistem dikti tidak serta merta menerima secara manual namun banyak yang justru menggunakan sistem online. Lalu dalam peningkatan kapasitas sertifikasi dosen juga ikut terganggu  karena harus menggunakan jaringan internet, termasuk proses belajar mengajar yang mewajibkan mahasiswa untuk mencari data  menggunakan jaringan internet,” kata Wakil Rektor III  USTJ, Isak Rumbarar ST MT di Cafe Bangku Taman, Selasa (27/8). 

 Ia tak sendiri, Isak duduk bersama Kepala Program Studi Tehnik Sipil, Dewi Anggraeni MT, Wakil Dekan Fikom, Irjii Matdoan MT, Kaprodi Tehnik Geologi, Lukman Reliubun dan dosen lainnya, Gaspar Bao, Herman Tjolleng MT dan Ronald S.Kom. Kata Isak secara keseluruhan dunia kampus banyak menggunakan internet yang menggunakan paket data dan itu dengan membayar, bukan gratis. Lalu jika sudah membeli kemudian dengan kondisi yang sengaja dilakukan pemblokiran hingga batas waktu paket data tersebut habis artinya ada paket data yang tak terpakai lalu habis. 

 “Saya pikir kita bukan Korea Utara yang hidup dibawah tekanan. Seharusnya intelejend berfungsi  dan jika TNI memiliki managemen yang baik untuk menangkal informasi hoax maka tak perlu dengan memblokir seluruh jaringan,” katanya.  

Ditambahkan Irjii bahwa di Jakarta dengan pemadaman listrik diberi kompensasi sedangkan di Papua hanya permohonan maaf. Lalu saat ini jaringan di Papua diblokir dengan sengaja padahal tidak semua menyebar hoax. “Harusnya ada cara yang lebih bijak dan cerdas tanpa harus memblokir secara penuh seperti ini. Mengapa tidak dihentikan semua postingan yang berkaitan dengan isu profokatif  saja. Jadi secara otomatis konten yang memancing kebencian akan terbaca dan terblokir secara otomatis, bukan pukul rata begini,” katanya.

 “Yang jelas kami merasa dirugikan dan bagaimana dengan pergantiannya.  Harus ada penggantian agar ada keadilan sebab ini bukan diinginkan oleh pengguna melainkan diblokir dengan sengaja oleh Kominfo. Kami juga ingin melihat  apa upaya Kominfo Papua dan Telkomsel Papua yang paket datanya dibeli oleh pengguna,” imbuhnya diiyakan dosen lainnya.  Irjii mencontohkan bila satu orang  menggunakan biaya paket data Rp 100 ribu dan dari 3 juta penduduk  di Papua ada 1 juta yang menggunakan dalam sehari artinya Telkomsel bisa menerima sekitar Rp 1 miliar. 

 “Nah kerugian pelanggan ini seperti apa.  Apakah kami harus ikhlas menerima dengan menganggap ini situasi yang mendesak dan patut dimaklumi atau seperti apa? Yang jelas kami sangat dirugikan dan perlu ada kompensasi,” tegas Irjii. (ade/gin)