Klemen Tinal, SE., MM ( FOTO: Gratianus Silas/Cepos)

*Soal Surat Pernyataan Tidak Kembali ke Papua 1 Tahun 

JAYAPURA-Adanya surat pernyataan yang harus dibuat saat mengurus Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) Wilayah Provinsi Papua menjadi viral di media sosial. 

Pasalnya dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa warga yang mengisi dan menandatangani surat tersebut tidak akan kembali ke wilayah Provinsi Papua selama masa pandemi Covid 19 dalam kurun waktu satu tahun sejak surat tersebut ditandatangani.

Surat pernyataan ini kemudian dipertanyakan oleh warga Papua yang hendak keluar Papua untuk hal penting seperti berobat atau mengantar anak sekolah serta keperluan mendesak lainnya.

Terkait hal ini, Wakil Gubenur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., memberikan klarifikasi terkait surat pernyataan tersebut. Menurut Wagub Klemen Tinal  surat tersebut hanya dibuat dan ditandatangani oleh warga yang tidak memiliki KTP Papua dan hendak pulang ke kampung halamannya, karena sudah selesai pekerjaannya di Papua atau selama penerapan Pembatasan Sosial yang Diperluas dan Diperketat (PSDD) terjebak di Papua.

“Jadi, kita bilang mereka pulang, tapi tidak boleh kembali lagi ke Papua minimal setahun sampai normal dulu Papua ini. Itu untuk mereka yang tidak ber-KTP Papua,” jelas Klemen Tinal, SE., MM., Minggu (21/6) lalu.

Terkait hal ini, Wagub Tinal meminta masyarakat untuk tidak salah menafsirkan surat pernyataan tersebut. “Kita tidak mengusir orang atau menyuruh mereka pulang. Ini jangan sampai salah diberitakan dan jangan sampai salah pengertian. Kita bilang, kalau mereka tidak ber-KTP Papua dan kebetulan terjebak di Papua selama masa PSDD. Misalnya karena alasan pekerjaan, seperti halnya para pekerja venue PON, dan kemudian mau kembali pulang, kami persilakan. Tapi dari dia menandatangani pernyataan. Tapi kalau betah di Papua dan mau tinggal, ya silakan,” pungkasnya. (gr/nat)