Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si didampingi Kepala BPS Kabupaten Jayapura, Jeffrey De Fretes dan sejumlah pejabat daerah  Kabupaten Jayapura saat membuka pelatihan Petugas Sensus Penduduk 2020, di Hotel HoreX Sentani, Sentani, (26/8). (FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)  Kabupaten Jayapura, Jeffrey De Fretes mengatakan, sensus penduduk yang dilakukan secara online yang dilakukan sejak Maret lalu, belum maksimal. Karena dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jayapura, hanya 5 persen yang mengikuti sensus online.

“Dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Jayapura, yang mengikuti sensus online baru 5 persen saja,” kata  Jeffrey De Fretes kepada wartawan di Hotel Horex Sentani, Rabu (26/8).

Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan sensus offline di seluruh wilayah distrik se-Kabupaten Jayapura. Dalam rangka itu pula, pihaknya menggelar Pelatihan Petugas Sensus Penduduk  Tahun 2020, di  Hotel Horex, Kota Sentani, Rabu kemarin.

Sensus penduduk  Tahun 2020 ini akan dilakukan serentak secara nasional pada September nanti.

“Secara nasional, kita akan laksanakan sensus penduduk mulai dari 1 hingga 30 September 2020. Jadi kami mulai lakukan sensus penduduk secara manual dengan mendatangi rumah warga pada 1 September nanti,” jelasnya.

Jeffrey De Fretes menerangkan, sensus penduduk Tahun 2020 secara manual ini melibatkan 356 petugas sensus penduduk.

“Kita libatkan 356 orang petugas sensus penduduk. Yang paling banyak itu di wilayah perkotaan yakni sekitar 213 orang petugas dan sisanya ada di distrik terluar seperti Airu dan Kaureh,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw dalam sambutanya mengatakan, data kependudukan ini sangat penting bagi pemerintah, khususnya untuk menjalankan semua program yang akan diturunkan kepada masyarakat.

“Kita bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, kita bekerja untuk kemanusiaan serta harkat dan martabat manusia bisa lebih baik. Oleh karena itu, data penduduk menjadi dasar. Karena pembangunan ini pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Bupati Jayapura mengatakan, jika data tidak ada, itu akan menjadi kesulitan yang sangat besar. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya menghabiskan tenaga, energi dan biaya yang banyak dan tidak bisa mengukur keberhasilan tersebut tanpa adanya data yang akurat.

“Misalnya, berapa orang yang ada di Distrik Airu, berapa orang di Distrik Kaureh dan Ravenirara, bagaimana kehidupannya, berapa orang yang sudah berpendidikan dan berapa yang terlayani kesehatannya dengan baik. Itu yang menjadi  ukuran untuk kita menilai, bahwa pembangunan di daerah itu berjalan,”pungkasnya.(roy/tho)