Perwakilan guru didampingi salah satu tokoh pemerhati pendidikan dari Kabupaten Membarno Raya saat memberikan keterangan pers di Sentani, Selasa (27/8). ( FOTO : Robert Mboik/Cepos)

SENTANI-Janji Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya untuk membayar gaji guru ternyata belum terealisasi. 

Sebagian guru di Kabupaten Mamberamo Raya mengaku belum menerima pembakaran tunggakan gajinya.

 Untuk itu, sejumlah perwakilan guru dan tokoh masyarakat dari Kabupaten Mamberamo Raya kembali meminta Pemkab Mamberamo Raya untuk segera membayarkan gaji guru SD dan SMP untuk bulan Juli 2019 hingga saat ini.

“Kami minta kepada bapak bupati dan kepala dinas pendidikan supaya bayarkan hak kami selama dua bulan itu,” kata perwakilan guru, Erma Sirami, S.Pd, MPd kepada wartawan di Sentani, Selasa (27/8).

Dia mengatakan, sesuai dengan pernyataan kepala dinas Pendidikan Kabupaten Mambramo Raya melalui media  beberapa waktu lalu bahwa  pemerintah segera membayar tunggakan gaji guru tersebut pada tanghal 10 Juli 2019. Namun sampai saat ini, sebagian besar gaji guru tidak kunjung dibayarkan.  

Para guru menurutnya sepakat untuk tetap tidak melaksanakan tugas sebelum hak mereka dibayarkan oleh pemerintah daerah. Mereka menuntut, agar pemerintah membayar gaji guru baik gaji bulan Juli 2019 hingga saat ini termasuk  gaji tahun 2017  yang masih misterius sampai sampai saat ini. 

Pernyataan ini disampaikan para guru  menanggapi  instruksi Bupati Mambramo Raya yang meminta semua guru kembali ke tempat tugas. Mereka mengakui, sampai saat ini aktivitas kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Mamberamo Raya masih lumpuh total akibat adanya kasus dugaan penggelapan gaji guru.

“Kami juga mempertanyakan proses hukum di Polda Papua sudah sampai di mana. Kami melaporkan dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh bendahara dinas, tapi belum ada kejelasan,” tandasnya.

Kata dia, tindakan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap guru. Sebab pemda Mamra belum melalukan pembayaran gaji selama dua bulan yang hilang secara misterius begitu juga gaji di tahun 2017.

Pihaknya mengaku sangat siap menjalankan tugas dan bahkan ingin segera kembali ke tempat tugas. Namun pemerintah justru tidak tepat dengan komitmen yang telah sampaikan sebelumnya.

“Kami bisa kembali ke tempat tugas yang  terpenting tuntutan kami  harus dipenuhi. Mulai dari gaji harus dibayarkan. Kasus yang sudah dilaporkan ke Polda juga harus segera diusut. Biar semuanya jelas. Sepanjang itu belum diselesaikan, maka kami pastikan tidak bisa ke tempat tugas,” tandasnya.

Pihaknya juga  mempertanyakan komitmen Polda Papua dalam menindaklanjuti persoalan dugaan penggelapan dana gaji guru di Mamberamo Raya yang sudah dilaporkan.

Dia mengatakan, mengenai laporan dari para guru ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti pihak Polda tanggal 15 Juli lalu dengan dipanggilnya pihak Dinas Pendidikan  Memberamo Raya. Untuk mengklarifikasi  terkait dana gaji guru tersebut. Namun hingga saat ini pihak polda Papua tidak kunjung menyampaikan hasil perkembangan penyelidikan atas kasus itu.

Dia berharap Polda Papua bisa menyelesaikan persoalan ini. Mengingat aktivitas dan layanan pendidikan di Mamberamo Raya hingga saat ini belum terlaksana.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Kabupaten Mamberamo Raya, Jhon Maitindom mengatakan, apa yang dilakukan Dinas Pendidikan   Kabupaten Mambramo Raya merupakan sebuah kesalahan besar. Ia menilai, ada unsur kesengajaan untuk menggelapkan gaji guru. 

Menurutnya apabila ada oknum guru yang tidak menjalankan tugas harusnya bisa ditindak sesuai aturan yang berlaku bukan sebaliknya. “Mudah saja, tinggal blokir rekening guru yang tidak menjalankan tugasnya. Kalau pakai cara ini, justru mengorbankan  semua guru dan siswa. Karena tidak semua guru malas menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Dirinya juga berharap Dinas Pendidikan memaksimalkan tugas dari para pengawas baik SD maupun SMP di Mamberamo Raya jika ingin benar-benar mau menindak oknum guru “nakal”.  Sehingga ketika ada guru yang tidak menjalankan tugasnya akan diketahui dari para pengawas saat mereka melakukan pengawasan di sekolah.

“Kalau kemudian dinas menghentikan pembayaran gaji melalui bank, kami harap pihak Polda Papua bisa usut. Itu ada pelanggaran administrasi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mambramo Raya,  Benediktus Amoye yang dihubungi via ponselnya hingga berita ini diturunkan belum merespon panggilan telepon dari Cenderawasih Pos. Termasuk pesan singkat yang dikirim via ponselnya juga belum direspon. (roy/nat)