Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Forkorus Yaboisembut.

JAYAPURA-Pemberitaan terkait klaim dari Ketua ULMWP, Benny Wenda yang menyatakan telah membentuk pemerintahan sementara dan ia mengambil posisi sebagai presiden, juga direspon Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Forkorus Yaboisembut.
Ketika dihubungi Cenderawasih Pos, pria yang menetap di Sentani Barat, Kabupaten Jayapura ini secara gamblang menceritakan hal yang tak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan nara sumber sebelumnya.
Kata Forkorus jika bicara perjuangan Papua merdeka maka sejatinya itu sudah muncul sejak tahun 1961 hingga tahun 2020. “Selama beberapa dekade ini saya tidak heran lagi jika muncul sosok – sosok yang mengklaim sebagai presiden. Ini bukan hal baru. Sebab presiden di Papua ini jumlahnya ada beberapa dan hilang begitu saja, sehingga saya tak heran lagi kalau ada yang bentuk negara atau pemerintahan lagi,” sindir Forkorus melalui ponselnya, Rabu (2/12).
Ia menyebut pada 1 Juli 1971 presidennya ada yaitu, Yacob di wilayah Sorong Samarai kemudian Thomas Wanggai dengan negara Melanesia Barat. Lalu ada lagi kongres 27 November di PNG dibawah presiden Maikel Kareth namun sebelumnya juga ada dari WPNA dengan pemerintahan sementara termasuk Yoap Saplay. “Yoap ini saya tunjuk sebagai menteri luar negeri tapi entah mengapa ia justru membentuk pemerintahan sendiri. Saya pikir mereka-mereka ini apakah memiliki semangat merdeka yang berlebihan atau apa. Sekarang muncul lagi versi ULMWP,” bebernya.
Forkorus sendiri sejatinya sudah lama melihat gelagat Benny Wenda akan mengklaim sebagai presiden versi ULMWP mengingat selama ini kelompok ini sudah ke sana kemari namun tetap tabrak tembok dan akhirnya mundur kembali.
“Ini teman – teman ULMWP di Abe yang punya ide. Mereka yang sampaikan ke Benny Wenda dan akhirnya ide ini diterima. Sebagai presiden negara federal, saya tidak kaget kalau presiden bisa banyak begini di Papua dan jika ada yang mau tambah silakan saja kan yang menentukan adalah Tuhan. Selama ini semua berikhtiar, berjuang dan yang tentukan adalah yang maha kuasa,” tambahnya.
Namun yang ia sesalkan adalah dari semangat yang berlebihan terlihat kelompok – kelompok yang lupa dengan sesama. Lupa teman seperjuangan dan lupa dengan sejarah perjuangan sehingga tidak melihat apa ini bukannya mengulang sesuatu kesalahan yang sama. “Itu yang saya lihat. Benny Wenda hanya mengulang kesalahan yang sama. Ini kasar tapi saya harus sampaikan bahwa kita yang sedang berjuang ini tapi lebih bodoh dari keledai. Keledai masih paham jika sudah terperosok di satu lubang,” ujar Forkorus dengan bahasa yang menohok.
Ia sendiri mau mengajak untuk melakukan sebuah studi atau penelitian terhadap sejarah perjuangan Papua merdeka sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama. “Penyesalan saya adalah mereka lakukan ini tanpa pemahaman hukum internasional atau kebiasaan hukum internasional, syarat satu bangsa membentuk negara,” tegas Forkorus.
Ia menganggap kelompok-kelompok ini tak mau belajar karena menganggap Indonesia adalah kolonial. Tak mau belajar soal sejarah dekolonisasi, azas atau prinsip dalam hukum umum internasional dan akhirnya terjebak karena mengabaikan.
“Mereka mengabaikan hukum internasional. Ada prinsip-prinsip dalam hukum internasional. Kelompok-kelompok yang ingin merdeka ini memutuskan dan berjuang tanpa dasar. Itu karena mereka tak mengevaluasi, tak melakukan auto kritik pada diri sendiri. Kita hanya menyalahkan orang tua – tua dahulu sebab memang tak ada pengkajian dari kita – kita ini. Bagi saya ni baru Benny mungkin nanti akan muncul yang lain,” tambahnya.
Forkorus mengaku tak habis mengerti ini semangat apa yang ditunjukkan seakan – akan menganggap mampu namun apakah memahami hukum – hukum internasional atau tidak.
Jadi dikatakan bukan soal mereka bisa berbahasa asing berbahasa inggris, bukan soal itu. Terus menerus ke luar negeri, bukan soal itu tapi coba belajar sejarahnya mengapa orang tua-tua dulu tidak berhasil. Masalahnya adalah soal hukum dan dalam hukum internasional jelas ada beberapa macam jalan kemerdekaan yang ditawarkan dan kita pilih yang mana apakah sesuai dengan sejarah kolonial di tanah Papua Barat hingga kini.
“Kalau tidak sesuai ya kita salah jalan. Saya punya kesimpulan bahwa ini mengulang sesuatu kesalahan yang sama. Sudah berapa puluh tahun kemerdekaan tidak datang dan ini akan sama seperti menunggu kemerdekaan sebelumnya dan tidak akan terjadi. Siapa dukung siapa sebab luar negeri tidak sebodoh itu, mereka tahu hukum internasionl,” tutupnya. (oel/ade/nat)