Salah seorang tokoh saat menyampaikan paparannya dihadapan Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasi dan peserta FGD lainnya di Makodam XVII/Cenderawasih, Selasa (22/9) ( foto: Elfira/Cepos)

JAYAPURA-Forkompinda Provinsi Papua dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, cendekiawan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jayapura dan komponen masyarakat duduk bersama dalam menyikapi perkembangan tren terkini di tanah Papua, Selasa (22/9)

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab mengatakan, permasalahan di Papua perlu diimbangi dengan menyiapkan SDM. Sebab generasi muda Papua sebagai calon Pemimpin Papua di era milenial yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, melalui pembangunan leadership center Papua yang akan melahirkan SDM generasi muda Papua yang smart.

“SDM Papua tidak hanya cerdas dan terampil semata, namun diimbangi integrilas spiritual dan mental ideologi Pancasila yang kokoh, kuat serta memiliki kesadaran bela Negara yang tinggi. Kondisi tersebut akan menjadi energi hebat untuk bersama membangun Papua dengan hati, membebaskan Papua dari berbagai konflik, kemiskinan dan keterbelakangan,” ucap Pangdam usai acara FGD yang dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw di Aula Tony Rompys Makodam XVII/Cenderawasih, kemarin (22/9).

Dikatakan, berbagai macam isu menyangkut stabilitas keamanan nasional timbul di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya adalah konflik di Papua, sebagaimana gerakan saudara-saudara Papua yang berbeda pendapat telah berkecamuk selama beberapa dekade.

Dari sejarahnya, Papua merupakan daerah konflik semenjak bergabung ke NKRI. Hasil penelitian LIPI antara tahun 2004-2009 menyebutkan ada empat akar permasalahan di Papua yaitu status politik integrasi Papua ke Indonesia, pelanggaran  HAM, pembangunan yang gagal dan marginalisasi.

“Permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi ancaman serius, bila dijadikan sebagai isu utama oleh kelompok saudara  Papua yang berbeda pendapat dengan keinginannya untuk memisahkan diri dari NKRI. Sehingga perlunya suatu bentuk rumusan sistem pertahanan negara (Sishanneg) yang dapat diimplementasikan untuk menghadapi ancaman disintegrasi Papua dari NKRI,” papar Pangdam dalam FGD dengan tema Ada Papua di Nusantara.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengaku terdapat banyak permasalahan di Indonesia. Tetapi sekarang hanya Provinsi Papua yang masih dianggap sebagai daerah rawan di Indonesia.

“Pendekatan keamanan di Papua tidak akan menyelesaikan masalah. Karena keamanan hanya bersifat membantu jika terdapat masalah,” ucapnya. 

Di tempat yang sama, Ketua DPRP Papua, Jhony Banua Rouw dalam pandangannya dari segi pelaksanaan Otsus yang ia katakan tidak akan ada akhirnya. 

Dalam UU Otsus menurutnya terdapat 76 pasal dan tidak pernah ditemukan kapan berahirnya Otsus. Yang ada hanya di Pasal 34 yang akan berakhir yaitu hanya berahirnya dana Otsus.

“Pembangunan yang berada di Provinsi Papua difokuskan keempat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Karena pada empat bidang inilah terlihat perbedaan yang signifikan antara Papua dengan Provinsi yang lain,” terangnya.

Sementara itu, Pembantu Rektor IV Uncen, Fredirk Sokoy lebih menginginkan pergerakan dari seluruh komponen dalam penanganan konflik di Papua namun tetap mengedepankan metode kemanusiaan.

Ketua Wilayah Adat Lapago Agus Kogoya meminta untuk menghadirkan para ketua wilayah di 7 wilayah Adat Papua untuk duduk bersama dengan pemerintah daerah baik di Papua dan Papua Barat dalam rangka menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang terjadi di Papua. (fia/nat)