WAMENA-Pasca demo yang dilakukan oleh Pencaker yang tak lulus test CPNS formasi 2018 di  Yalimo sejak 17 hari lalu, hingga saat ini aktifitas pemerintah di Kabupaten Yalimo dikabarkan lumpuh total. Para pendemo hingga kini masih menunggu Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Yalimo datang di Elelim untuk menyelesaikan tuntutan terkait hasil test CPNS yang diumumkan 27 Juli lalu. 

   Koordinator Aksi Pencaker Kabupaten Yalimo Yosafat Wandik mewakili pencaker yang tidak lulus dalam CASN Kabupaten Yalimo dari 5 Distrik,  mengungkapkan bahwa sebelum pengumuman hasil tes  CPNS, Sekda Yalimo pernah menyatakan 80 % untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 % non OAP. 

Warga Pencaker yang tak lolos dalam Tes CASN Formasi 2018 saat melakukan Pemalangan terhadap 32 Kantor OPD di lingkungan Pemkab Yalimo. ( FOTO: Yanes Alitnoe for Cepos )

   “Kami merasa apa yang disampaikan Sekda Yalimo adalah pembohongan publik yang besar dan terjadi kedua kalinya, karena OAP yang diterima hanya 71 persen, dan Non OAP itu 29 persen, kami sebagai orang Yali merasa dipermainkan oleh oknum -oknum yang bertanggungjawab atas CASN di Yalimo,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos via selulernya, Jumat (14/8).

  Buntut dari kekesalan itu, kata Yosafat, semua kantor pemerintahan dari 32 OPD di Kabupaten Yalimo disegel dan dipalang. Semua pegawai  dilarang untuk melakukan aktifitas atau aktifitas pemerintahan dilumpuhkan. Ia menuntut agar Bupati , Sekda  dan Kepala BKD Yalimo segera turun dan pertanggungjawabkan hak yang telah dirampas.

  “Pemerintah juga harus menyampaikan kepastian dalam dialog yang akan dilakukan secara terbuka, kami tim ini sedang bergerak dalam satu komando, apabila pemerintah tidak turun untuk menyelesaikan masalah kabupaten Yalimo, akan terjadi seperti apa kami juga tidak tahu,”tegasnya

   Menurutnya, sampai kemarin Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala BKD semuanya tak ada di Yalimo dan keluar daerah. Pemalangan yang dilakukan untuk menutup aktifitas 32 OPD di lingkungan Pemda Yalimo sejak 30 Juli sampai 14 Agustus masih terus berlangsung, dan dalam 2 minggu ini tak ada aktifitas pemerintahan.

   Sementara itu, tokoh masyarakat Yalimo Yanes Alitnoe yang juga  mantan Ketua KPU Yalimo menilai jika beberapa hari lalu sekda Yalimo menyampaikan di media kuota CPNS Yalimo 446 yang ada 80% OAP dengan jumlah 315 orang. Kemudian non Papua 131 orang. Dengan demikian ia menghitung dari jumlah 446 kuota itu seharusnya 356 untuk OAP baru bisa dibilang 80% dan orang non papua itu 90 orang baru bisa dibilang 20%.

  “Tetapi yang terjadi dalam pengumuman CASN OAP di Yalimo 315 orang berarti 71% buka 80%, Kemudian non papua 131 orang berarti 29 % bukan 20%. Dengan demikian jumlah 41 orang atau sekitar 9% jatah orang Papua ditambahkan ke orang  non Papua,  ini siapa yang bermain harus bertanggungjawab,” ujarnya.

   Ia menegaskan saat ini pencaker pemalangan kantor pemerintah di Elelim  Kabupaten Yalimo itu wajar terjadi dan pemerintah harus hadir dan memberikan penjelasan kepada pencaker. Karena aktivitas pemerintahan lumpuh total selama 2 minggu  dan masyarakat banyak yang mengeluh sehingga diharapkan bupati, sekda dan BKD, segera hadir dan lakukan dialog dengan  pencaker di Yalimo.

    Sementara itu Bupati Yalimo dan Kapolres Yalimo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos untuk mengkonfirmasi terkait lumpuhnya aktifitas pemerintahan Yalimo hingga 2 minggu ini,  ternyata tidak ada respon saat ditelepon via seluler masing -masing. (jo/tri)