Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat melakukan pemantauan dengan mngunjungi lokasi pengungsian yang ada di beberapa distrik di Kabupaten Puncak, Senin (31/5) ( FOTO: Foto Komnas HAM)

JAYAPURA-Dua balita masing-masing berusia satu tahun dan lima tahun dilaporkan meninggal dunia di lokasi pengungsian di Kabupaten Puncak. 

Dilaporkan ada sekira 3.000-an warga yang terpaksa mengungsi akibat konflik senjata antara TNI-Polri dan TPN-OPM yang terjadi di daerah tersebut sejak April 2021.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kabupaten Puncak, terdapat 3.019 orang yang mengungsi di sekitar Ilaga. Mereka berasal dari beberapa distrik di Kabupaten Puncak.

Adapun pengungsian tersebut terjadi di Distrik Gome, Gome Utara, Ilaga dan Ilaga Utara. Ribuan warga terpaksa mengungsi di Ilaga ibukota Kabupaten Puncak, lantaran ketakutan dengan bunyi tembakan yang kerap terjadi di daerah mereka saat konflik senjata TNI-Polri dan TPN-OPM.

“Dua balita tersebut meninggal dunia akibat sakit di lokasi pengungsian. Para warga mengungsi akibat konflik yang terjadi di daerah tersebut. Adapun jumlah data pengungsi, kami minta langsung dari kepala Dinas Sosial dan kepala Distrik Gome Utara,” ungkap Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Rabu (2/6).

Dikatakan Frits, jumlah 3 ribuan warga ini belum termasuk dengan sebagian warga yang ada di Distrik Mabugi dan para warga yang kemudian sudah terbang ke Kabupaten Nabire, Kabupaten Timika dan daerah lainnya.

Dari pemantauan yang dilakukan Komnas HAM di Kabupaten Puncak, situasi pengungsi yang saat ini berada di Distrik Ilaga cukup baik. 

Secara fisik mereka berada di honai-honai yang cukup baik untuk bisa tidur dan berinteraksi. Begitu juga dengan kebutuhan mereka sehari-hari misalkan soal makan-minum dan lainnya.

“Yang menjadi masalah bagi para pengungsi adalah soal air bersih dan pelayanan kesehatan. Dua hal ini penting dan segera direspon oleh pemerintah,” pinta Frits.

Frits juga melihat tidak adanya aktivitas masyarakat di kampong-kampung yang ada di Distrik Gome Utara. Hal ini dikarena ketakutan dari warga itu sendiri. Selain itu, Komnas HAM juga sempat bertemu dengan petinggi OPM yang ada di sekitar Ilaga.

Lanjut Frits, para petinggi OPM tersebut meminta para pengungsi segera kembali ke kampung mereka. Alasananya adalah supaya warga bisa mengurus rumah dan  kebun mereka.

Masalah lainnya yakni, masalah kemanusiaan harus diselesaikan. Adapun cara penyelesaiaannya yakni warga yang saat ini sedang mengungsi harus dipulangkan. Sehingga mereka bisa mengurus diri mereka dan kembali dalam aktivitas sosial mereka secara baik.

“Saya menanyakan kepada petinggi OPM di sana, apa jaminanya kalau warga kembali ke kampung mereka? Para OPM ini menyatakan kepada Komnas HAM bahwa mereka tidak akan lagi melakukan perang. Kalau ada yang melakukan perang maka itu di luar  mereka. Itu adalah orang lain yang datang,” tegas Frits sebagaimana pernyataan petinggi OPM yang ada di Ilaga

Menurut Frits, pernyataan petinggi OPM tersebut hal baik dan harus direspon terkait pemulangan pengungsi ke rumah mereka masing-masing.

“Atas permintaan dan kondisi itu, Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan Bupati Puncak dan Kapolres Puncak. Saya juga sudah menyampaikan kepada Kapolda dan Pemprov Papua, sebagaimana kita punya pengalaman dalam menangani masalah kemanusiaan tentang mereka yang mengungsi akibat adanya konflik antara KSB dan TNI-Polri yang mengakibatkan korban di Kabupaten Nduga,” beber Frits.

Menurut Frits, apabila belajar dari pengungsi yang ada di Kabupaten Nduga, hal ini tidak bisa jika ditangani sendiri oleh pemerintah kabupaten. Untuk itu, Pemprov Papua paling tidak  membentuk tim atau mengirim tenaga medis untuk memberikan perawatan medis kepada warga yang ada di Puncak. 

Selain itu, segera pulangkan warga dari lokasi pengunsian ke kampung mereka masing-masing. “Itu jauh lebih baik untuk penyelesaian masalah kemanusiaan. Sepanjang mereka belum dipulangkan, itu menjadi masalah  kemanusiaan,” ucap Frits.

Frits sendiri menaruh hormat kepada petinggi TPN-OPM yang ada di Puncak. Sebab mereka  memberi jaminan bahwa ketika masyarakat yang mengungsi ini pulang, tidak ada lagi dalam istilah mereka perang. Penyampaian itu disampaikan langsung TPN-OPM kepada Komnas HAM.

“Pernyataan TPN-OPM itu kita bisa jadikan sebagai pegangan bahwa jangan ada lagi konflik di daerah tersebut,” pintanya.

Ditambahkan, saat adanya pengungsian, sudah ada beberapa bantuan dari para tokoh agama kepada masyarakat. Termasuk kedatangan Komnas HAM ke lokasi pengungsian juga memberikan bantuan kepada masyarakat.

Sebelumnya terjadi kontak senjata  antara KKB dan TNI-Polri di daerah tersebut yang menyebabkan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu Danny gugur akibat ditembak KKB di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. KKB juga menembak dua guru dan pelajar OAP, anggota Brimob serta membakar fasilitas sekolah dan membakar honai kepala suku di Beoga. (fia/nat)