Anggota Polri saat mengangkat dan mengatur peti jenazah korban banjir bandang saat dimakamkan di pemakaman Makanway, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Rabu (27/3). ( foto :Robert Yewen/Cepos


20 Jenazah Korban banjir Dimakamkan

JAYAPURA-Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melakukan pertemuan dengan  Balai Jalan Jembatan serta Balai Wilayah Sungai dan Dinas PUPR Provinsi Papua yang membahas soal penanganan pasca banjir di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus kaize, SS., ini menghasilkan 11 rekomendasi terkait penanganan pasca banjir bandang di Sentani. Rekomnedasi yang dihasilkan di antaranya  pertama melakukan upaya untuk menurunkan debit air di Danau Sentani  dan melakukan normalisasi Kali Jaifuri termasuk melakukan pengerukan di Danau Sentani (data lengkap lihat grafis). 

“Barang (bantuan) jangan terlalu lama di posko induk. Cukup mereka trauma dengan kejadian bencana, jangan mereka kelaparan lagi. Jangan karena bertahan dan tidak makan akhirnya muncul penyakit dan wabah serta masalah baru,” beber Letinus Jikwa, salah satu anggota DPRP dalam pertemuan tersebut. 

Letinus menegaskan soal pendistribusian barang bantuan yang diberikan oleh pemerintah ataupun masyarakat jangan terlalu lama di tahan dan berbelit-belit. Tidak perlu menggunakan KTP atau surat lainnya karena semua surat-surat sudah tersapu banjir. 

Lurah atau ondoafi menurutnya pasti tahu siapa saja masyarakatnya, sehingga bisa disalurkan langsung kepada mereka untuk kemudian dibagikan. Jangan  bertele-tele dan berbelit-belit. “Orang butuh makan juga,” tegasnya. 

 Ia juga mengingatkan soal air yang masih sulit dan kini ditambah debu yang muncul dimana-mana. “Saat ini di Sentani debu banyak sekali, kita juga membutuhkan banyak air untuk membersihkan,” jelasnya. “Jika perlu dibuat satu pansus yang sifatnya segera dan langsung turun ke lapangan,” pungkasnya.

Anggota DPR Papua lainnya Yonas Nussy juga mengutarakan hal serupa. Dimana menurutnya perlu tindakan konkrit yang dilakukan oleh OPD. “Utama saya melihat itu air, lalu OPD-OPD seperti dinas PU, Dinsos dan Balai-balai ini jangan jalan sendiri-sendiri, harus saling koordinasi dan satu lagi. Kita membutuhkan banyak tenaga TNI Polri,” imbuhnya. 

Rencananya DPRP masih akan melakukan pertemuan untuk merampungkan hasil pertemuan perdana ini. 

Sementara itu, sebanyak 20 jenazah korban banjir bandang, Sabtu (16/3) lalu, dikebumikan di Kuburan Makanway Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Rabu (27/3).

Dari pantauan Cenderawasih Pos, sebanyak 20 mobil jenazah tiba sekira pukul 14.30 WIT dan selanjut satu persatu jenazah diangkat oleh anggota polisi dan masyarakat melewati bukit ke kuburan yang telah disediakan oleh masyarakat adat setempat.

Di kuburan massal ini terlihat krans bunga ucapan belasungkawa dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura dan dari DPR Provinsi Papua. 

Ibadah pelepasan dipimpin langsung oleh, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ), Pdt. Robby Dopendoye dan dihadiri oleh Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, mantan Ketua Sinode GKI Papua, Pdt. Albert Yoku, ketua FKUB Provinsi Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giay, Kabid Dokkes Polda Papua, Kombes Pol dr. Ramon Aninam, Kapolres Jayapura, AKBP Victor Dean Mackbon, dan tamu undangan.

Mewakili Gubernur Provinsi Papua, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giay, M. Kes., mengungkapkan bahwa pihaknya dari Provinsi Papua, secara umum telah terlibat mulai pertama musibah banjir bandang sampai saat ini.

“Kita akan bekerja ke depan, baik itu pemulihan, rekonstruksi, maupun-lainnya,” ucapnya saat memberikan sambutan di sela-sela pemakaman massal 20 jenazah tanpa identitas di Kuburan Makanway Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Rabu (27/3).

Menurut Aloysius, gubernur telah memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan memiliki perhatian yang besar. Oleh karena itu, apabila dari hasil tes DNA dari 20 jenazah ini diketahui identitasnya, maka gubernur mendukung apabila ada keluarga yang mau mengambil jenazahnya setelah mengetahui tes DNA.

“Atas nama Pemprov Papua kami turut berduka cita dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemakaman dan penanganan banjir bandang di Kabupaten Jayapura,” ucapnya.

Sementara itu, Wabup Jayapura, Giri Wijayantoro mengungkapkan turut berduka cita terhadap musibah banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Apalagi musibah banjir bandang ini merupakan yang pertama kali terjadi, karena menelan korban jiwa yang begitu banyak.

“Apa yang kita lakukan hari ini (kemarin-red) dengan penguburan massal bukan berarti menghentikan identifikasi, tetapi proses identifikasi akan dilakukan terus berdasarkan contoh-contoh DNA sudah diambil sampelnya dan ini akan disesuikan dengan keluarga korban,” ungkapnya.

Giri menyatakan, jika nanti sampel tes DNA ini sesuai dengan keluarga yang diambil sempelnya. Misalnya nanti keluarga ingin mengambil kembali jenazah, maka pihaknya dari Pemda Jayapura mendukung sepenuhnya.

“Jadi bukan berarti dengan adanya pemakaman hari ini menghentikan proses identifikasi, tetapi proses identifikasi tetap jalan terus, karena proses ini bisanya ada di Jakarta. Semoga proses ini tidak lama-lama, tetapi ada kepastian,” ujarnya.

Di tempat yang sama Kabid Dokkes Polda Papua, Kombes Pol dr. Ramon Aninam mengungkapkan turut berduka cita yang mendalam, atas bencana banjir bandang yang sudah terjadi di Kabupaten Jayapura. Polda Papua menurutnya sudah berusaha dan maksimal, untuk turut terlibat dalam semua yang dibuat, khususnya untuk identifikasi korban bencana banjir bandang.

“Ternyata secara fisik setelah seminggu sudah kita lakukan belum berhasil teridentifikasi. Hal ini selain memang jenazah sudah rusak, tetapi juga informasi dari keluarga yang melapor juga masih kurang,” ungkapnya.

Namun demikian, Ramon, menyatakan dengan adanya pemakaman massal ini, bukan berarti menghentikan proses identifikasi, karena sampel DNA sudah pihaknya kirim ke Jakarta dan ada 4 sampel DNA sebagai pembanding dari keluarga dan tim akan ke tempat-tempat pengungsian, untuk mengambil sampel pembanding.

“Diperkirakan 2 minggu, kalau sudah teridentifikasi, silahkan keluarga langsung berhubungan dengan pemerintah,” ujarnya. (ade/bet/nat)