Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Intan Jaya Marten Tipagau serta anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya saat memberikan keterangan persnya  di Kota Jayapura, Selasa (22/9) ( foto: Elfira/Cepos)

#Sesalkan Kematian Hamba Tuhan, Minta Penarikan Pasukan Non Organik di Intan Jaya

JAYAPURA- Bertemu Pangdam, Kapolda Papua dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua, DPRD Kabupaten Intan Jaya paparkan kronologi sejumlah rentetan peristiwa (konflik) yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2019 hingga tahun 2020.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Intan Jaya, Marten Tipagau mengatakan, sejumlah rentetan konflik  yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dikarenakan pada Oktober tahun 2019, kelompok yang tidak dikenal masuk di Kampung Pugusiga, Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya.

“Dari faktor keamanan, beberapa bulan terakhir terjadi masalah besar terkait keamanan di Kabupaten Intan Jaya. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengungsi ke hutan, merasa tidak tenang. Tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya bahkan tidak ke gereja,” papar Marten didampingi anggota DPRD Intan Jaya lainnya saat memberikan keterangan persnya di Kota Jayapura, Selasa (22/9).

Yang paling disesalkan Marten dan masyarakat Intan Jaya dari rentetan konflik yang terjadi di Intan Jaya yaitu meninggalnya Pdt Yerimia Zanambani akibat ditembak di Kampung Hitadipa pada Sabtu (19/9). Padahal, seharusnya yang mencabut nyawa itu hanyalah Tuhan.

“Siapapun dia tidak berhak mencabut nyawa orang lain. Namun lagi-lagi tertembaknya bapak pendeta, saling klaim. TNI-Polri menuduh OPM dan OPM menuduh yang menembak pendeta adalah diduga oknum anggota,” terangnya.

Dikatakan, mewakili masyarakat Intan Jaya yang saat ini hidup di hutan, di lembah akibat rentetan peristiwa yang terjadi di Intan Jaya yang belum terungkap hingga saat ini. Sehingga perlu menjadi perhatian penuh atas konflik yang terjadi.

“Beberapa rentetan terjadi di Intan Jaya yang belum diungkap sebagaimana dua warga yang hilang 3 bulan lalu dan  hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ditambah lagi ditembak hamba Tuhan,” katanya.

DPRD Intan Jaya meminta TNI non organik yang dikirim ke Kabupaten Intan Jaya agar ditarik. Karena kehadiran TNI non organik dianggap memunculkan masalah baru. 

“Kami minta tim investigasi ke Kabupaten Intan untuk langsung memantau apa yang terjadi di lapangan. Melihat masalah dari dekat dan tidak boleh bicara di luar. Supaya kita tahu masalahnya dan tidak menyalahkan siapa-siapa,” ungkapnya

Sementara itu, Ketua Komisi B Bidang Keuangan  dan Ekonomi DPRD Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maisini meminta agar tim Propam yang dikirim Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw ke lapangan untuk melakukan investigasi penembakan hamba Tuhan harus terbuka dan mencari fakta yang jelas.

“Tim yang dikirm ke lapangan harus mengambil data dan mencari fakta kepada orang-orang yang benar-benar berada di lokasi tersebut. Terutama yang ada di Hitadipa, orang-orang yang tahu di mana terjadinya penembakan. Yang jelas yang melakukan penembakan adalah oknum TNI,” tegasnya.

Dikatakan, Hitadipa adalah tanah misi. Untuk itu, tim investigasi yang dikirim nantinya melibatkan anggota DPRD Intan Jaya, para tokoh-tokoh yang dipercaya masyarakat di Intan Jaya. Supaya masyarakat bisa memberikan data yang valid dan akurat kepada Tim, sehingga keprcayaan masyarakat kepada TNI-Polri terjamin.

“Yang perlu diingat, konflik di Intan Jaya bukan masalah makan dan minum. Ini masalah ideologi, sehingga negara harus hadir mengungkap dan proses hukum kepada pelaku secara terbuka. Dengan begitu kepercayaan masyarakat kepada negara masih terjamin, tapi kalau tidak terungakp rentetan penembakan yang kerap terjadi maka kepercayaan masyarakat kepada negara tidak ada,” kata Martinus.

Dari laporan DPRD Kabupaten Intan Jaya, rentetan konflik yang terjadi di Intan Jaya karena pada Oktober tahun 2019. Kelompok yang tidak dikenal masuk di Kampung Pugusiga Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya. Kelompok tersebut diduga TPN-OPM Lekagak Telenggen dan Militer Murib berjumlah 170an memasuki wilayah hukum Intan Jaya.

Setelah seminggu keberadan TPN-OPM, pada jumat 25 Oktober 2019 terjadi pembunuhan 3 orang tukang ojek yang tewas ditembak. 

Pada Desember 2019, aparat TNI non organik melakukan pengejaran di Kampung Tigi, Distrik Hitadipa, Kampung Pugusiga dan Kampung Wabui. Akibatnya warga tidak bisa merayakan Hari Natal saat itu.

Pada Jumat (29/5) terjadi penembakan terhadap warga bernama Yunus Sani (40) yang diduga kuat pelakunya adalah TPN-OPM yang sering beraksi di wilayah perbatasan Paniai-Intan Jaya serta beberapa rentetan kasus lainnya hingga meninggalnya seorang hamba Tuhan.

Adapun pernyatan sikap DPRD Kabupaten Intan Jaya yakni penugasan Satgas pasukan non organik yang dikirim ke Kabupaten Intan Jaya membuat masyarakat hidup dalam ketakutan, tekanan dan intimidasi.

Akibat dari konflik bekepanjangan berdampak pada pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  serta pelayanan kemasyarakatan Kabupaten Intan Jaya tidak berjalan secara optimal.

DPRD Kabupaten Intan Jaya meminta pemerintah eksekutif untuk segera ambil tanggung jawab pelayanan sepenuhnya di Sugapa Kabupaten Intan Jaya dan tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan organik baik TNI-Polri di Kabupaten Intan Jaya.

Dewan juga meminta Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri dan Menkopolhukam  segera menarik Satgas non organik yang ditugaskan di Intan Jaya dan Kabupaten lain di papua. 

Selain itu, DPRD juga meminta seluruh pekerja gereja-gereja di Intan Jaya meminta pembangunan persiapan Kantor Koramil di Hotadipa dipindahkan ke tempat lain yang lebih strategis. Karena Hitadipa merupakan tempat misionaris dalam pelayanan keagaman di wilayah tersebut. (fia/nat)