Pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung

JAYAPURA-Agenda sidang umum tahunan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) akan digelar September ini. Namun sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya dimana jika dikaitkan dengan Papua maka diprediksikan isu Papua akan sulit menginternasional dalam sidang tersebut. Pandemi covid yang membuat sejumlah negara mengeluarkan kebijakan lockdown termasuk kebijakan keluar masuk dari negara satu ke negara lain menjadi indikator isu tersebut meredup.

 Apalagi sidang tahun ini bisa jadi akan dilakukan dengan cara virtual sehingga peluang untuk bisa meloby dna melakukan tatap muka sangat kecil.  “Saya meyakini sidang Majelis Umum PBB akan berlangsung secara online atau virtual meeting. Ini tidak seperti biasanya kumpul di gedung PBB di New York, Amerika Serikat,” kata pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung melalui ponselnya, Senin (7/9). 

Sidang umum PBB sendiri secara resmi dimulai tanggal 24 september hingga 24 Oktober 2020 namun biasanya ada masa pra sidang yang sudah di mulai awal September setiap tahun. Nah dalam masa pra sidang ini bagian General Commitee akan membahasa berbagai macam isu yg akan ditetapkan sebagai agenda sidang. Namun disini Yaung meyakini jika isu Papua akan sulit dijadikan materi pembahasan. 

“Saya lihat isu Papua agak sulit karena lobby ULMWP atau kelompok separatis Papua sangat terbatas. Banyak negara sedang fokus melawan pandemi Covid-19 dan banyak negara me-lockdown negaranya. ULMWP juga sulit bepergian ke mana-mana untuk lobby karena semua menutup penerbangan,” beber Yaung.

Untuk itu, Marinus yaung meminta publik jeli jika ada yang menggiring opini bahwa isu Papua akan menjadi satu materi yang akan dibahas di PBB nanti. “Jadi kalau ada yang bilang atau berkoar – koar akan hadiri sidang umum PBB, itu dia omong kosong. Saya juga mendengar ada 79 negara ACP yang akan mendukung isu Papua tapi sejauh ini dari hasil monitor perwakilan Indonesia di Afrika, isu pandemi yang lebih dominan sedangkan isu Papua tidak dibicarakan,” tegasnya.

 Isu yang akan dibahas dalam sidang nanti kata Yaung lebih pada seputar isu ancaman kesehatan Covid-19 dan perang dagang AS – China hingga perkembangan proses perdamaian di Timur Tengah. “Saya pikir itu yang masuk akal,” tuturnya.

“Saya juga baru mendapat pesan dari Dubes Indonesia untuk PBB, Dr. Dian Trianzyah Djani, MA dimana menurut beliau negara – negara Afrika tidak memiliki agenda isu Papua. Mereka lebih banyak menyampaikan proposal untuk meminta bantuan ke Rusia, Perancis, China untuk bantuan vaksin dan  dana kemanusian lainnya guna melawan pandemi Covid,” tutup Yaung. (ade/nat)