Johny Banua Rouw ( FOTO: Gamel/Cepos)

*Hari Kesembilan Pembatasan Aktivitas, Polisi Sebut Warga Patuh.

JAYAPURA-Ketua  DPR Papua, Johny Banua Rouw berpendapat bahwa dari pembatasan aktivitas sosial termasuk yang berkaitan dengan transportasi udara dan laut jika masih terus dipertahankan maka bisa menimbulkan gejolak sosial. 

Pasalnya dengan aturan pembatasan ini sama artinya ada kegiatan rutin yang jadwalnya dikurangi. Dampaknya jelas sangat besar dan memiliki konsekwensi yang tak ringan terutama soal kebutuhan harian masyarakat.

Ia bahkan berani memprediksi bahwa situasi ini hanya bisa bertahan paling tidak 1 bulan ke depan. Sebab jika tetap diberlakukan seperti ini termasuk menutup akses bandara dan pelabuhan maka peluang terjadinya masalah sosial baru sangat terbuka. 

“Pendapat saya seperti itu, Papua hanya bisa bertahan 1 bulan lagi. Ini karena  adanya tuntutan. Baik dari masyarakat baik yang tinggal di luar yang seharusnya sudah pulang termasuk yang ada di Jayapura yang harusnya sudah pulang ke kabupaten. Mereka jumlahnya tak sedikit dan yang terjadi belum semua menerima hak – haknya,” kata Johny di ruang kerjanya, Rabu (27/5).

Dikatakan, jika Papua ditutup maka mau tidak mau pemerintah harus menanggung atau dibiayai hak hidupnya, sebab ini sama seperti PSBB. Karenanya dikatakan penting untuk segera Papua memiliki regulasi Perda agar bisa mengantisipasi gelombang kedua Pandemi yang diyakini jauh lebih berbahaya. Ia melihat pemerintah pusat punya kebijakan new normal dengan cara ini itu,  namun pemikirannya jika itu di daerah lain kemungkinan masih bisa tapi di Papua nampaknya masih sulit. 

 “Kalau penerbangan dibuka, setiap hari ada  1000 orang masuk dan diminta lakukan karantina mandiri sebab pemerintah belum memiliki fasilitas   mereka pasti namun di rumah berkumpul dengan keluarga 5 – 10 orang nah ini apa tidak meledak angka positif,” bebernya. Lalu kapasitas dilihat lagi rumah sakit untuk menampung ada berapa. Kemudian dari sisi kapal laut. Cepat atau lambat harga barang kata Johny akan melonjak karena minimnya pasokan. 

 Mengapa minim, ini karena pemerintah juga tak bisa memaksa perusahaan Pelni untuk datang membawa kontainer saja tanpa membawa penumpang kemudian pulangnya kosong. Ini secara bisnis tidak sehat dan tidak menguntungkan. Perusahaan tidak mungkin terus menerus  diminta untuk datang tapi pulang kosong kalaupun  disubsidi pertanyaannya sampai kapan subsidi ini berjalan sementara terus merugi. “Akhirnya ada kalimat, kalau terus rugi maka lebih baik tidak datang. Nah kalau sudah begini bagaimana solusinya,” tambahnya. 

 Karenanya bila tak segera ditangani maka akan muncul harga melonjak, PHK, pengangguran, daya beli naik, kriminal terjadi dimana  mana sebab tak ada cara lain untuk bertahan selain mencuri, merampok. ”Menurut saya jika Perda selesai, silahkan buka sebab kita akan menjamin yang masuk bisa dikontrol sebab ada payung hukumnya,” imbuhnya. Terkait ketahanan pangan dengan cara berkebun kemungkinan bisa menjawab masalah perut dan Johny mengaku ini sebagai satu solusi namun ia melihat saat ini tak cukup ubi dan sayur atau sagu saja. 

 “Mereka butuh minyak goreng, garam dan lainnya termasuk menjual di pasar sementara transportasi juga dibatasi dan daya beli menurun, jadi saya pikir kalaupun kita menutup akses ini juga tak bisa berlangsung lama karena masyarakat juga mulai jenuh,” pungkasnya. 

Sementara Kapolisian Daerah (Polda) Papua menilai, tingkat kesadaran masyarakat pada hari kesembilan pembatasan sosial dianggap membaik. Hal ini seiring dengan kepatuhan yang dilakukan masyarakat.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menyampaikan, kepatuhan masyarakat tak terlepas dari jauh hari sebelumnya, telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media lainnya.

“Kepatuhan kembali kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Kalau tidak ada yang benar-benar urgent maka masyarakat memilih untuk tetap berada di rumah,” ucap Kamal kepada wartawan, Kamis (28/5).

Terkait dengan penindakan yang dilakukan lanjut Kamal, sepeda motor yang melintas di atas pukul 14:00 WIT., dalam keadaan tidak lengkap, maka  kendaraannya ditahan dan pemiliknya diminta kembali mengambil surat-surat kendaraannya sebagai pembuktian apakah kendaraan tersebut miliknya atau tidak.

“Penindakan yang kami lakukan sejauh ini masih melakukan imbauan, selain itu yang tidak berkepentingan namun melintas di atas pukul 14:00 WIT, kami suruh putar dan bisa lewat pada pukul 21:00 WIT,” terangnya. 

Kamal meminta agar masyarakat patuh terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, dan tidak keliuran di atas pukul 14:00 WIT bagi mereka yang tidak berkepentingan atau kata lain yang urgent.

“Dengan adanya kesepakatan bersama Forkopimda Papua agar memperhatikan waktu aktifitas di luar rumah dengan baik, agar tidak terkena atau terjebak penyekatan yang aparat gabungan di lapangan,” terangnya.

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, maka dari itu tepat pukul 14.00 WIT seluruh aktivitas masyarakat dihentikan.

Di sisi lain, Kamal menyampaikan secara keseluruhan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua secara komulatif aman dan kondusif. Sebagaimana diketahui bersama saat ini Polda Papua tengah melaksanakan 3 Operasi Kepolisian yakni Operasi Ketupat Matoa 2020 yang bertujuan memantau arus mudik serta arus balik lebaran, Operasi Bina Kusuma dalam rangka menekan  premanisme dan Operasi Aman Nusa II dalam rangka penanganan Covid-19 di Provinsi Papua. (fia/nat)

 (ade)