JAYAPURA-Paket internet yang akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI secara gratis untuk bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen, dinilai belum bisa dimanfaatkan masif di seluruh Papua.

Menurut anggota Komisi V DPR Papua yang juga membidangi pendidikan, Nathan Pahabol, program kuota internet gratis tersebut hanya efektif digunakan di kabupaten dan kota yang memiliki jaringan internet yang lancar seperti Kota dan Kabupaten Jayapura. 

“Untuk daerah seperti  Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura saya pikir ini tak masalah, bisa diakses. Tapi untuk beberapa kawasan di Papua ini bisa saya katakan tidak memberi banyak manfaat. Misalnya siswa yang tak punya handphone android atau punya handphone namun daerahnya tidak didukung jaringan,” kata Nathan melalui ponselnya, Senin (31/8).

Pembagian pulsa gratis ini kata Nathan merupakan kewajiban pemerintah memudahkan akses anak-anak  mendapatkan pelajaran di tengah pandemi. Namun ini tidak menjamin digunakan maksimal dan menurutnya bisa jadi 70 persen siswa atau guru di Papua tidak bisa memanfaatkan pulsa gratis tersebut. “Ini berbeda dengan yang tinggal di kota. Karena mereka bisa mendownload materi sementara  kabupaten lain masih banyak yang belum mendapatkan akses.  Pulsa gratis seperti ini tidak bermanfaat bagi daerah – daerah terpencil,” bebernya.

  Solusi yag diberikan adalah bagaimana sekolah mulai dibuka namun dengan beberapa catatan. Misalnya dalam sekali tatap muka hanya maksimal 2 jam dan setelah itu anak – anak diberikan PR untuk mereka selesaikan di rumah. Sehingga tidak semuanya bergantung pada cara online yang membutuhkan perangkat dan fasilitas. 

“Saya pikir ini jauh lebih efektif dibanding semua lewat online. Jika selama ini waktu belajar ada 6-8 jam nah dari Covid paling tidak hanya 2 jam tadi,” papar Nathan. 

Nah ini belum lagi dengan banyaknya orang tua yang akhirya stres karena harus mendampingi anak – anaknya belajar di rumah jadi pendapat saya mending sekolah dibuka namun diberi batas waktu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Dr. Fachrudin Pasolo, M.Si., mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan surat dari Kemendikbud terkait pemberian bantuan kuota internet gratis atau pulsa data gratis,  untuk  peserta didik tingkat SD dan SMP se-Kota Jayapura.

Bahkan surat pemberitahuan ini sudah diteruskan kepada masing-masing kepala bidang, untuk ditindaklanjuti kepala sekolah supaya nomor kontak peserta didik segera dilaporkan.

Untuk Kota Jayapura, Pasolo memperkirakan ada sekira 40.000 peserta didik yang akan menerima kuota internet gratis tersebut. 

 “Memang dalam surat pemberitahuan yang baru diusulkan untuk mengirim pulsa data internet gratis untuk peserta didik. Untuk guru tidak, karena telah mendapatkan pulsa data internet gratis melalui dana BOS,” katanya kepada wartawan Cenderawasih Pos, Senin (31/8) kemarin.

Walaupun ini sudah ada surat pemberitahuan dari Kemendikbud, namun untuk penyaluran kuota internet gratis tersebut Pasolo mengaku tidak tahu. Sebab pihaknya hanya diminta untuk mendata dan melaporkan ke Kemendikbud. 

 Program pemberian kuota internet gratis ini diakuinya sangat membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh secara online. Karena saat ini memang belum bisa dilakukan pembelajaran tatap muka akibat wabah Corona. 

Adapun bagi-bagi subsidi kuota internet bagi siswa sekolah segera direalisasikan bulan depan. Permasalahannya, belum semua siswa memiliki gawai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjanji tetap memberi jatah pada mereka.

Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri menuturkan, proses pendataan nomor telepon seluler siswa terus berjalan. Sekolah sudah mendata nomor telepon seluler siswa dan memasukkannya ke Dapodik sesuai dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). ”Awal September ini harus sudah selesai pendataannya,” ujarnya.

Bagi siswa yang belum punya nomor telepon atau gawai, kata dia, bakal tetap mendapat jatah 35 Gb miliknya. Sebab, siswa dapat menggunakan gawai milik orang tua. Namun, bagi yang berkeinginan membeli gawai baru pun tak jadi soal. Kemendikbud memfasilitasi untuk pergantian nomor kontak tersebut. ”Begitu juga dengan siswa yang nomornya sudah tidak aktif,” ungkapnya.

Mereka bisa mengajukan ke sekolah. Proses pendataan sama. Nantinya mereka akan mendapat di tahap berikutnya atau bulan depannya, double. ”Jangan khawatir. Tidak akan ada yang ditinggal,” tegasnya.

Dia memastikan seluruh siswa bakal mendapat bantuan ini. karenanya, pihaknya berharap tak ada alasan lagi pembelajaran jarak jauh (PJJ) terkendala karena pulsa. Tak ada lagi kesenjangan hasil belajar untuk miskin dan kaya.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah itu menghimbau para orang tua untuk terus melakukan pengawasan. Bukan hanya perihal penggunaan pulsa atau bijak menggunakan internet, tapi juga soal pembelajaran pada anak. Sebab, guru tak bisa sendiri untuk kesuksesan PJJ ini.

Terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keputusan subsidi kuota bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen ini. Meski tidak menyelesaikan seluruh masalah PJJ sejak awal pandemi Covid-19. ”Paling tidak, bantuan tersebut dapat mengatasi salah satu masalah atau kendala PJJ,” tutur Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti.

Selain itu, menurut dia, kebijakan ini juga mengundang pertanyaan bagi banyak pihak. Karena dinilai hanya menyelesaikan satu kendala dan jadi bias kelas. Bantuan kuota hanya untuk anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal tidak terkendala di wilayahnya. Di mana tentunya, bagi anak-anak miskin dan anak-anak di pelosok,  yang tidak punya gawai dan susah sinyal, maka bantuan ini tidak bisa mereka nikmati. ”Kelompok ini hanya bisa dilayani secara luring, namun tak ada bantuan pemerintah untuk luring. Kelompok anak-anak ini tetap tak terlayani PJJ-nya,” keluhnya.

Dia berpendapat, bahwa semestinya Kemendikbud melakukan pemetaan masalah terlebih dulu. Seperti, berapa Giga yang diperlukan, berapa persen siswa atau guru yang  butuh kuota, dan berapa persen  siswa atau guru yang  butuh bantuan lain. Dengan begitu, layanan pembelajaran luring juga bisa mendapat dukungan anggaran pemerintah. ”Kalau ada pemetaan yang jelas maka anggaran Rp 7,2 Triliun tersebut bisa dialokasikan untuk membantu membeli gadget bagi siswa/guru yang tidak memiliki, pasang alat penguat sinyal di daerah-daerah yang susah sinyal, dan lainnya,” ungkapnya.(ade/dil/nat)