FOTO WELFIE:Para pemangku kebijakan mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, BNN Jayapura, akademisi, pemerhati dan anak-anak sekolah berfoto bersama (Welfie) diakhir acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang digelar di aula RRI Jayapura, Rabu (26/6) kemarin.( FOTO : Gamel/Cepos)

Soal Keluarkan Anak dari Sekolah Karena Narkoba 

JAYAPURA-Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang digelar serentak, Rabu (26/6) kemarin di Kota Jayapura terasa meriah.  Kegiatan BNN Provinsi Papua yang digelar di Auditorium RRI Jayapura ini mendudukkan berbagai komponen baik pemerintah, aparat keamanan, anak sekolah, akademisi hingga para duta anti narkoba. Semua menanamkan komitmen untuk menolak narkoba dan menjadikan diri sebagai generasi berprestasi. 

Dari sesi dikusi, para panelis mendapatkan banyak pertanyaan yang cukup berat. Mulai dari adanya beberapa negara seperti Belanda, Meksiko, Kolombia, Amerika, Peru, Kanada  dan  beberapa negara lainnya yang melegalkan ganja. Nah mengapa di Indonesia tidak dilegalkan. Lalu soal anak-anak yang menjadi pecandu yang menjalani proses pengobatan diminta untuk tak dikeluarkan dari sekolah sebab mengeluarkan artinya tak menyelesaikan soal melainkan justru memindahkan soal. 

 Ini termasuk pertanyaan mendasar yakni kapan Papua memiliki tempat untuk merehabilitasi para pengguna Narkoba. Mimpi yang sudah bertahun-tahun belum diwujudkan  di tengah gelontoran dana Otsus. “Persoalan Narkoba ini butuh keseriusan dari semua pihak, mulai kelompok peduli, penggiat anti narkoba dan lainnya harus berani menolak.  Lalu yang perlu dipahami adalah tubuh ini karunia Tuhan jadi jangan dirusak,” kata Pieter Kakihari, salah satu pemerhati narkoba di Jayapura pada talkshow dalam  rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), kemarin.

 Ia meminta jika anak-anak generasi millenial memiliki masalah maka tuntaskan masalah tersebut dan bukan menyelesaikan dengan minuman ataupun narkoba karena justru menambah masalah baru. Pendapat lain disampaikan Ibu Mery yang meminta agar anak sekolah yang terjerat narkoba jangan dikeluarkan dari sekolah. Pasalnya bila dikeluarkan maka proses pengawasan dan pembinaan akan dimulai dari nol atau bahkan “kehilangan pasien”.

 “Ini sudah terbukti. Ada anak yang kami dampingi untuk dia berubah tapi karena dikeluarkan  dari sekolah akhirnya anak ini menghilang dan kami tak tahu lagi dimana. Artinya upaya kami selama ini gagal,” jelasnya. 

Diilustrasikan bila anak-anak pengguna ini berada dititik ke terang lalu masuk ke gelap dan mau ditarik lagi namun akhirnya terlepas karena kehilangan kontrol maka situasi awal akan sulit sekali dikembalikan. “Apalagi Papua belum memiliki tempat rehabilitasi,” jelasnya. 

Terkait ganja dilegalkan, Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Papua, AKBP Muh Syafei  menjelaskan bahwa munculnya aspirasi untuk melegalkan ganja ini dimulai dari kasus Videlis yang mencoba menyelamatkan istrinya menggunakan ramuan ganja. Namun kesalahan yang dilakukan Videlis pertama dia bukan tenaga medis lalu bukan peneliti serta tidak melaporkan ke pihak berwajib. “Saat ini banyak pihak yang bermain di dunia hitam mencoba masuk untuk mempengaruhi agar ganja dilegalkan. Untuk Indonesia kami pastikan tak bisa karena masih  banyak obat yang bisa digunakan,” tegasnya. 

Selama ini dikatakan ganja masih menjadi musuh utama namun keberadaan narkoba lainnya seperti sabu-sabu juga mulai mengintai. 

Sementara Pembantu Rektor I Uncen, Onesimus Sahuleka memberi pendapat bahwa anak yang terlibat narkoba sebaiknya jangan dikeluarkan dari sekolah. Pasalnya lembaga pendidikan memiliki kewajiban moral membentuk karakter. “Memindahkan itu bukan menyelesaikan masalah. Memindahkan justru memindahkan masalah. Narkoba isu global dan pemuda jangan diam dan menunggu tepapi harus action,” katanya. 

Ia juga menyinggung soal lokasi rehabilitasi yang saat ini belum dimiliki Papua.  “Kalau mau selamatkan tanpa rehabilitasi maka itu hanya triak tanpa hasil. Panti atau tempat rehabilitasi harus ada,” beber Onesimus. 

 Ia membandingkan di Jepang yang masyarakatnya sedikit berbicara namun banyak bekerja. Di India, banyak bicara dan sedikit bekerja sedangkan di Indonesia yang sering terlihat adalah bicara lain kerja lain. “Semua harus bersinergi, pemerintah siapkan tempat dan SDM. Tokoh agama khotbah di rumah ibadah dan tokoh adat dan masyarakat juga dilibatkan,” imbuhnya. 

 Acara ini diakhiri dengan  imbauan dari puteri cilik Duta Anti Narkoba Jayapura, Jesslyn Quin Puteri  serta pembakaran barang bukti narkoba. (ade/nat)