Ratusan warga dan mahasiswa serta pelajar saat melakukan aksi di Kabupaten Lanny Jaya dengan menolak otonomi khusus pemekaran daerah otonomi baru dan meminta segera Ada penarikan militer yang berlangsung di Kabupaten, Kamis (18/3). ( FOTO: Korlap For Cepos)

JAYAPURA-Merasa otonomi khusus tidak memberikan dampak bagi masyarakat Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Lanny Jaya mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi tolak otonomi khusus jilid 2 dan rencana pemekaran daerah otonomi baru. 

   Melalui sambungan telepon seluler, Koordinator aksi demo Gisman Yanengga kepada Cenderawasih Pos mengatakan bahwa aksi yang digelar pada siang hari kemarin, melibatkan masyarakat mahasiswa dan juga sejumlah pelajar, namun sebagian dibatasi oleh aparat keamanan. 

  “Kami lakukan aksi di Kabupaten Lanny Jaya, kami gelar di kantor DPR yang baru, 

kami sampaikan tolak otsus jilid dua dan Penetapan Daerah Otonomi Baru juga kami tolak, karena jumlah penduduk masih sedikit tidak memenuhi syarat,” katanya, Kamis (18/3). 

   Ia mengatakan sampai dengan saat ini masyarakat Lanny Jaya tidak merasakan manfaat otsus, karena hanya dinikmati oleh segelintir orang pejabat dan Indonesia gagal, maka pihaknya menolak otonomi khusus dalam aksi tersebut. “Kami tolak otsus karena kami tidak pernah merasakan manfaat otsus.” katanya. 

  Lebih lanjut ia mengatakan dalam aksi tersebut tidak hanya berbicara otsus dan pemekaran kabupaten tetapi mereka meminta agar adanya penarikan militer yang sudah masuk ke kampung-kampung warga dan banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin berkebun mengaku sangat terganggu dengan kehadiran mereka. 

  “Kami juga minta agar tarik militer dari kampung-kampung,  kami mendukung 83 negara yang meminta PBB masuk ke Papua dan tuntutan  kami itu satu, hanya minta referendum,” tuturnya. 

   Dia juga menyayangkan dalam aksi tersebut terjadi pembatasan dengan menutup pagar dan juga beberapa siswa pelajar dipulangkan. Hal ini menurutnya telah membatasi ruang demokrasi masyarakat Lanny Jaya

  “Kita mahasiswa dan masyarakat  dari SD, SMP,  dipaksa pulang sehingga banyak masyarakat juga dibatasi dengan penutupan pagar, dan anggota sengaja membatasi ruang demokrasi. Ini tidak boleh sebenarnya,” ujarnya.  

  Dia mengatakan aksi tersebut berlangsung dengan damai dengan diterimanya aspirasi dari pendemo oleh ketua DPR, maka massa langsung membubarkan diri dengan tertib dan melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. (oel/tri)