Ketua Tokoh Intelektual Provinsi Papua, Derd Tabuni (kedua dari kanan) didampingi kaum milenial Papus, Benny Kogoya (ketiga dari kiri), Tokoh Intelektual Papua, Yan Wenda (ketiga dari kakan) dan Ketua LMA wilayah Lapago, Paus Kogoya (paling kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media di Jayapura, Minggu (1/11) sore kemarin.  (Foto Erik / Cepos)

JAYAPURA-Tokoh Intelektual dan tokoh masyarakat Provinsi Papua meminta agar meninjau kembali Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 159/TPA Tahun 2020 mengenai penunjukan Dance Yulian Flassy sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua.
Ketua Tokoh Intelektual Provinsi Papua, Derd Tabuni menilai bahwa Kepres tersebut sedikit keliru dan bertolak belakang dengan hasil seleksi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Kata Derd Tabuni, Kepres yang dikeluarkan pada tanggal 23 September yang ditandatangani Farid Utomo selaku Deputi Bidang Administrasi Sekertariat Kabinet, Presiden Republik Indonesia, harusnya mengacu atau sesuai nilai tertinggi pada hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Provinsi Papua.
“Presiden meninjau kembali Kepres tersebut. Pasalnya Kepres tersebut dinilai bertolak belakang dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Papua. Dimana Doren Wakerkwa menempati posisi teratas kemudian disusul Demianus Wausok di posisi kedua dan Dance Flassy di posisi ketiga,” ungkap Derd Tabuni kepada awak media dalam konferensi pers, di Jayapura, Minggu (1/11).
Derd Tabuni juga memahami, jika dari hasil Pansel, Presiden berhak untuk mengangkat siapa saja dari 3 nama tersebut. Hanya saja menurutnya harusnya Kepres tersebut bisa mempertimbangkan sesuai nilai hasil seleksi tersebut.
“Pansel bekerja cukup lama, dari 10 besar turun ke 5 besar, kemudian 3 besar. Setelah 3 besar, Gubernur Papua mengusulkan tiga nama tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri, dimana Doren sebagai peraih nilai tertinggi,” ujar Tabuni.
“Kami mohon SK tersebut ditinjau kembali, siapa yang layak untuk membantu roda pemeritahan Provinsi Papua,” sambungnya.
Sementara itu Benny Kogoya mewakili kaum milenial Papua juga mengatakan hal sama. Ia juga meminta agar Kepres tersebut kembali ditinjau. Pasalnya, merujuk pada hasil seleksi yang disampaikan secara terbuka kepada publik terlihat jelas siapa yang menempati posisi pertama, kedua dan ketiga.
“Sehingga kami generasi milenial melihat, Presiden harusnya memilih sesuai poin tertinggi. Hadirnya Kepres ini menjadi sok terapi bagi kami, masyarakat pasti menilai ada orang dalam. Sehingga kepres ini perlu ditinjau kembali, siapa nilai tertinggi yang seharusnya dipilih,” ucap Benny.
Di tempat yang sama, salah satu tokoh intelektual Papua, Yan Wenda menuturkan, sesuai hasil seleksi yang dilakukan oleh Pansel sudah sangat jelas siapa yang harusnya menjadi Sekda Papua.
Apalagi kata Wenda, dalam tahapan seleksi memiliki beberapa kriteria dan syarat. Sehingga tiga nama terakhir merupakan sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Sekda Papua. Dan sudah jelas siapa yang memiliki nilai tertinggi dari tiga nama calon Sekda Papua tersebut.
“Seleksinya sudah jelas siapa yang punya kriteria dan syarat untuk menjadi Sekda, jangan ada oknum yang mempengaruhi TPA. Karena yang jadi Sekda harus bisa membantu visi misi Gubernur Papua. TPA ini harus kordinasi dengan pemerintah Papua siapa yang bisa membantu menjalakan Pemerintahan Papua,” ungkap Wenda.
“Kami menegaskan di sini kami minta TPA harus berkoordinasi dan meninjau kembali Kepres yang sudah dikeluarkan. Karena nilai terbaik kita sudah tahu semua, kami menilai ada oknum yang memengaruhi pihak TPA,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua LMA wilayah Lapago, Paus Kogoya mendukung penuh soal peninjauan kembali Kepres tersebut. Kogoya menilai, memang sudah seharusnya pejabat Sekda Papua mengacu pada nilai seleksi yang telah dilakukan oleh panitia.
“Saya mendukung aspirasi masyarakat, seleksi Pansel sudah jelas, lantik Doren Wakerkwa sebagai Sekda Papua,” tandasnya. (eri/nat)