Antrean Mama -mama Pedagang Pasar Sinakma untuk mendapatkan Bantuan Pangan NonTunai yang bersumber dari APBD atau Dana Desa di Belakang Gedung Otonom Jayawijaya Wenehule Huby Kamis (21/5) kemarin. ( foto: Denny/ Cepos )

WAMENA – Pemerintah Jayawijaya mulai melakukan Pembagian Bantuan Non Tunai kepada Mama-mama Pedagang dipasar -pasar yang ada di wilayah Wamena, dimana dalam kesempatan pertama ini pedagang dari Pasar Sinakma yang mendapat giliran pertama menerima bantuan yang bersumber dari Dana Desa atau APBD Kabupaten Jayawijaya.

  Namun dalam pembagian bantuan tersebut sedikit menimbulkan perdebatan lantaran ada penambahan data masyarakat secara tiba -tiba saat melakukan pembagian bantuan tersebut. Dimana data yang dihimpun Disnakerindag mencapai 511 KK, saat pembagian berlangsung bertambah, tambahan ini juga tak memiliki identitas sehingga yang memiliki identitas yang dilayani lebih dulu.

  Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan(Disnakerindag) Jayawijaya DR. Lukas Kosay kepada Cenderawasih Pos mengakui jika Bantuan Non tunai yang disalurkan ini merupakan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya lewat Dana Desa atau APBD kepada masyarakat khususnya mama -mama Papua yang berjualan dipasar yang merupakan sarana dan prasarana pemerintah dilayani.

  “Pedagang yang di luar dari pasar atau sering kali berjualan tidak dalam pasar tidak dilayani, bantuan ini diberikan agar memotifasi mama -mama Pedagang Papua untuk berusaha, artinya bantuan ini merupakan kebijakan dari Pemerintah daerah,”ungkapnya Kamis (21/5) kemarin.

  Untuk teknis pelaksanaannya, Kata Lukas, dilakukan dengan melakukan pendataan kepada mama-mama pedagang yang berjualan di Pasar Jimaba, Sinakma, Potikelek dan Wouma, sehingga saat ini untuk yang mendapat giliran pertama yakni pasar Sinakma dengan jumlah pedagang 511 orang yang data, namun dalam pembagian ini ada miskomunikasi karena data tak akurat sehingga ada masalah penambahan warga.

  “Kami harapkan ini menjadi contoh untuk pembagian berikutnya untuk pedagang dipasar Potikelek, Jibama  dan Wouma, dimana kami akan bayarkan sesuai dengan data nama dan KTP, kalau bukan KTP berarti  dengan kartu keluarga, dan tanpa itu jelas kita tidak akan melakukan pembayaran, yang dilayani hanya yang memiliki KTP atau Kartu keluarga,”katanya. (jo/tri)