*Bupati Sayangkan Tindakan yang Dilakukan oleh DAS Sentani* 

SENTANI-Dewan Adat Suku (DAS)  Sentani menyatakan menolak keras upaya pemerintah untuk mengganti nama dua fasilitas umum di Sentani yaitu Bandara Sentani dan Stadion Utama Papua Bangkit yang terletak di Kampung Harapan.

Penolakan terhadap pergantian nama dua fasilitas itu, ditandai dengan pemasangan baliho di 2 fasilitas umum tersebut masing-masing berisi tulisan, “Dewan Adat Suku Sentani menyatakan menolak dengan tegas perubahan nama Bandara Sentani menjadi Bandara Theys Hiyo Eluay, tetap Bandara Sentani,” demikian isi tulisan pada baliho yang diletakkan di pintu masuk dan keluar dari Bandara Sentani.

Pihak Dewan Adat Suku Sentani usai membentangkan spanduk penolakan terhadap pergantian nama Stadion Papua Bangkit menjadi Stadion Lukas Enembe, Selasa (20/10). ( FOTO: DAS Sentani for cepos)

Kemudian di depan pagar pintu masuk Stadion Papua Bangkit, Dewan Adat Suku Sentani juga memasang baliho besar yang berisi tulisan “Dewan Adat Suku Sentani menyatakan menolak dengan tegas perubahan nama Stadion Papua Bangkit menjadi Stadion Lukas Enembe, stadion tetap Papua Bangkit”

Wakil Ketua 1 Dewan Adat Suku Sentani, Orgenes Kawai  mengatakan, bukan tanpa alasan pihaknya menolak perubahan atau pergantian nama dari dua fasilitas umum yang ada di wilayah Dewan Adat Suku Sentani itu. 

Pertama, khusus untuk Stadion Papua Bangkit, nama itu sebenarnya sudah tepat karena sudah mewakili seluruh masyarakat Papua. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah melakukan peletakan batu pertama dengan nama Papua Bangkit.

“Alasannya jelas, kalau Lukas Enembe itu kan pribadi. Stadion Papua Bangkit itu kan semua, (mewakili Papua). Termasuk wakil gubernur sudah ada di dalam. Terus kalau kasih nama Lukas Enembe, Pak Klemen Tinal di mana,”kata Orgenes Kawai kepada wartawan usai pernyataan sikap terkait penolakan terhadap perubahan nama bandara dan nama Stadion Papua Bangkit di Sentani, Selasa (20/10).

Pihaknya tidak mempermasalahkan terkait perubahan nama stadion Papua Bangkit menjadi stadion Lukas Enembe yang sudah diparipurnakan di DPRP Papua.

“Tidak apa-apa, itu hak mereka, tetapi harus koordinasikan dengan masyarakat adat, karena barang itu didirikan di atas wilayah adat sekalipun tanah itu sudah dibeli. Harus koordinasi sebagai orang adat,”ungkapnya.

Pihaknya juga menolak pergantian nama Bandara Sentani menjadi Bandara Theys Hiyo Eluay.

“Mau dipolitisir dari siapapun, bandara ini tidak boleh diganti namanya. Karena jati diri kami orang Sentani. Dia tokoh, tapi jangan karena nama seorang tokoh menghilangkan identitas kami, ciri khas orang Sentani. Bandara Sentani sudah umum, jangan sengaja untuk menghilangkan pelan-pelan,” tambahnya. 

Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, MSi sangat menyayangkan tindakan atau aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan DAS Sentani itu. Menurut Bupati Matius, terkait protes terhadap rencana pergantian nama Stadion Papua Bangkit, pemerintah dalam hal ini Bupati Jayapura akan membantu memfasilitasi untuk membicarakan persoalan itu dengan Pemerintah Provinsi Papua. 

“Ini kan program Pemerintah Provinsi Papua, saya sebagai kepala daerah harus memfasilitasi,”ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan pergantian Bandara Sentani, Pemerintah Provinsi Papua sebelumnya sudah menyurat ke Bupati Jayapura, untuk meminta persetujuan dan dan pertemuan dengan pemerintah provinsi, untuk membicarakan masalah nama Bandara Sentani. 

“Untuk bandara Sentani itu, pemerintah provinsi sudah membangun komunikasi. Kita juga sudah komunikasi dengan masyarakat adat untuk hadir. justru saya sendiri yang mengirim pemberitahuan kepada masyarakat untuk bisa hadir dalam pertemuan itu,” katanya.

Karena itu, apabila ada pihak yang mempersoalkan hal itu, Bupati lantas mempertanyakan kapan DAS melakukan pertemuan untuk membahas persoalan itu. Karena sesungguhnya untuk masalah Bandara Sentani itu sudah melalui dialog dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan pihaknya juga mengundang masyarakat adat. 

“Saya sebagai kepala daerah menyayangkan tindakan itu. Karena itu program pemerintah. Kalau masyarakat mau melakukan aksi seperti itu, harus komunikasi dulu dengan pemerintah Kabupaten. Supaya kami bisa fasilitasi bicara dengan provinsi.Saya meminta masyarakat adat membangun dialog bukan dengan cara seperti itu,” ujarnya.

Terkait dengan alasan masyarakat yang disampaikan kan terkait dengan penolakan pergantian nama bandara Sentani menjadi bandara Theys Eluay, menurut orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu alasan itu tidak kuat. Karena tokoh Theys Eluay itu bukan milik masyarakat adat Sentani. Tapi Theys  itu sebenarnya milik Papua dan milik Kabupaten Jayapura. 

“Pertimbangan kita luas, bukan kecil, dia itu orang besar. Dia itu tokoh adat asli dan tidak boleh dipolitisir dan tidak boleh dikerdilkan nama besar itu,” tambahnya. (roy/tho)