Kapolres Mappi AKBP Cosmos Jeujanan (Kanan), Kapolres Merauke   AKBP  Agustinus Ary Purwanto, SIK dan Wakil Bupati Mappi   Jaya Ibnu Su’ud, ST, foto bersama disela-sela ikuti  Rakornas  terkait penanganan   kebakaran hutan dan lahan di tahun 2020  ( FOTO: Ist for Cepos )

MERAUKE – Dalam rangka mengantisipasi   terjadinya kebakaran   hutan  di seluruh Indonesia, Presiden Jokowi mengundang  seluruh gubernur, pangdam, kapolda,   bupati, walikota,    dandim dan  kapolres  yang memiliki potensi kebakaran  hutan lahan  mengikuti   Rakornas di Jakarta.  

   Kapolres   Merauke  AKBP Agustinus Ary Purwanto, SIK  dan Kapolres  Mappi  AKBP Cosmos  Jeujanan,  turut mengikuti  Rakornas  tersebut. Dihubungi Jumat (7/2), Kapolres   Mappi AKBP Cosmos Jeujanan, mengungkapkan, dalam   Rakor tersebut   Presiden  Jokowi memerintahkan  seluruh kepala  daerah bersama dengan  Pangdam, Kapolda,  Danrem, Dandim dan   Kapolres    untuk  daerah  memiliki  perencanaan  awal  dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan  di wilayahnya masing-masing.

    Sebab, kebakaran hutan dan lahan yang  terjadi setiap    tahunnya,  mempengaruhi   iklim dan kehidupan  manusia secara nasional dan internasional. Bahkan memberikan dampak  kerugian  ekonomi yang cukup besar.  Apalagi,    Singapura  telah mengeluarkan  UU   yang menyatakan  apabila negaranya tercemar polusi udara hasil   kebakaran negara lain, maka  negara yang menghasilkan polusi   kabut asap itu akan diproses pidana.  

  Karena  itu, jelasnya  Rakornas tersebut  untuk menyatukan pendapat. Karena ada gubernur baru, pangdam baru,  kapolda baru, Danrem baru,  bupati dan   wali kota  baru,  dandim baru dan  kapolres baru.   

 “Apabila titik api muncul kemudian tidak segera dipadamkan dan menyebar,  maka presiden  telepon   Pangdam, Kapolda dan pejabat  dibawah itu dicopot dan  langsung diganti. Itu SOP sejak 2016. Karena itu, mulai tahun ini setiap  daerah harus    waspada secara dini dan bekerja sama dengan  bupati dan semua stakeholder yang  ada di bawah, sehingga   peristiwa tahun 2015  tidak terjadi lagi,’’ jelasnya. 

   Karena    itu,  lanjut  Kapolres, langkah pertama yang akan dilakukan  di Kabupaten Mappi terkait dengan   intruksi  presiden  tersebut  adalah melakukan  sosialisasi  secara terus menerus kepada   masyarakat  agar  tidak dengan mudah membakar  lahan dan hutan. Jika  terjadi kebakaran  lahan dan hutan  maka yang harus dilakukan adalah segera  melakukan  pemadaman.  

   Kapolres  menjelaskan, untuk Kabupaten Mappi ada 4 distrik yang    selama ini  berpotensi terjadi kebakaran lahan   yakni Distrik Edera  di Bade, lalu Distrik  Obaa, Distrik Pasue dan Distrik Minyamur. “Tapi rata-rata yang   ada ini bukan hutan tapi lahan.    Karena di  Mappi  itu dikenal dengan  sejuta  rawa sehingga  jika terjadi kebakaran  kalau sudah sampai di rawa api   akan mati sendirinya,’’ jelasnya. Meski  demikian, tambah dia, setiap ada kebakaran   lahan  tersebut tidak boleh dibiarkan  tapi harus segera dipadamkan sehingga tidak meluas dan menimbulkan asap. (ulo/tri)