Tiga pelajar di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo menumpang belajar disebuah warung makan yang menyediakan jaringan WiFi. Kondisi jaringan disejumlah daerah di Papua belum sepenuhnya terhubung dengan jaringan internet sehingga perlu kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengkaji kembali pembelajaran secara online. Foto diambil 2 September lalu. (FOTO: Gamel/Cepos)

JAKARTA, Jawa Pos – Persoalan buta aksara di Indonesia rupanya masih belum tuntas. Masih ada beberapa daerah yang penduduknya terdeteksi buta aksara atau kemampuan membaca dan menulisnya sangat rendah. Sebarannya, mulai dari Kalimantan Barat hingga Papua.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada enam daerah yang angka buta aksaranya masih tinggi. Di sini, persentase penduduk buta aksara di Papua masih tertinggi dengan angka mencapai 21,9 persen. Disusul Nusa Tenggara Barat 7,46 persen, Nusa Tenggara Timur 4,24 persen, Sulawesi Selatan 4,22 persen, Sulawesi Barat 3,98 persen, dan Kalimantan Barat 3,81 persen. Data buta aksara ini berdasarkan usia 15-59 tahun.

Meski begitu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri mengatakan, bahwa sebetulnya secara nasional persentase penduduk buta aksara sudah turun. Pada 2019 angka persentase ini turun menjadi 1,78 persen. ”Angka ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya (2018) yakni sebesar 1,93 persen,” ujarnya dalam konferensi virtual Hari Aksara Internasional, Jumat (4/9) lalu.

Jumeri menyebut, pekerjaan rumah ini tinggal yang paling berat. Sehingga perlu mendapat perhatian lebih agar permasalahan buta aksara bisa mencapai angka nol persen. ”Ini bukan tugas mudah,” katanya. Namun, permasalahan harus tetap dituntaskan agar perkembangan literasi di Tanah Air tidak terhambat.

Untuk mengatasi persoalan ini, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa program pendidikan keaksaraan. Yang nantinya difokuskan pada daera dengan persentase buta aksara tertinggi. ”Ke depan bakal ada korgab daerah dengan pusat. Nanti balai besar penjaminan mutu pendidikan, akan program keaksaraan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Ditjen PAUD Dikdasmen Samto mengakui, bahwa permasalahan buta aksara ini memang masih rentan di wilayah 3T. di mana daerah-daerah tersebut memang cukup sulit dijangkau. Salah satunya, terkait suku pedalaman. Samto mengatakan, pihaknya telah melakukan pendekatan khusus pada mereka.

”Karena tidak bisa langsung frontal. Ada yang memang tidak mengijinkan anak-anaknya pergi ke sekolah tapi saat ini minimal sudah memperbolehkan anaknya mengenal aksara,”paparnya.

Selain itu, nantinya akan dijalin kemitraaan dengan perguruan tinggi untuk bisa menyelenggarakan program kuliah kerja nyata (KKN) matematik. Di mana tujuannya untuk pemberantasan buta aksara. Dengan segala upaya ini, diharapkan pada 2023 buta aksara sudah tidak ada di Indonesia. (mia/JPG)