KAMPUNG KB: Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Perlindungan Anak Kabupaten Tolikara, Lowis Genongga, S.Th., menyerahkan bantuan alat kontrasepsi yang diterima perwakilan warga Kampung KB Kutime, Senin (5/10) lalu. ( FOTO: Diskominfo Tolikara for Cepos)

JAYAPURA-Sejak dicanangkan pada 5 Maret 2018 oleh Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo, SE., M.Si., semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Kabupaten Tolikara yang dipadukan dengan program unggulan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) telah menghasilkan lebih dari 20 Kampung KB yang tersebar beberapa distrik di Tolikara. 

Hal ini diungkapkan Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE., M.Si., diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Tolikara, Anton Warkawani, SE., didampingi Kabid Keluarga Sejahtera dan Pembagunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua,  Drs. Jony Suwuh saat melakukan kunjungan kerja di Kampung Kutime Distrik Nabunage, Kabupaten Tolikara,  Senin (5/10) lalu. Dalam kunker tersebut, rombongan disambut  hangat warga dengan tari-tarian adat dan mengelar acara bakar batu/barapen.

Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo, SE., M.Si., dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Anton Warkawani mengatakan, Kampung KB merupakan salah satu program prioritas nasional yang patut didukung pemerintah daerah. Apalagi Pemkab Tolikara dibawah kepemimpinan Bupati Usman Wanimbo telah melaksanakan program unggulan yaitu 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Kedua program ini disingkronkan untuk mencapai kehidupan keluarga berkualitas. 

 “Program Kampung KB dan Program 1000 HPK sesungguhnya untuk mencapai keluarga berkualitas. Jadi kedua program ini dijalankan saling mendukung,” ungkap Sekda Anton Warkawani.

Menurutnya, Kampung KB kedepan akan menjadi ikon program Kependudukan Keluarga Berencana  dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera,terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

“Jangan salah paham ya. Kampung KB bukan untuk membatasi kehamilan. Tetapi menjaga jarak kehamilan. Jadi pemerintah mau setiap anak setelah umur lebih dari 3 tahun baru ibunya bisa hamil. Menjaga keluarga berkualitas dengan makanan bergizi, kerohanian anak dibina dari kecil dan lainnya,” jelasnya. 

Sementara itu Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, BKKBN Provinsi Papua Drs. Jhony Suwuh dalam sambutannya mengatakan keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. 

Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk. Kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan fungsi keluarga. Meliputi fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan.

“Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawa Cita ketiga dan kelima dan kedelapan. Membangun Indonesia dari pinggiran,dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta melakukan revolusi karakter bangsa melalui pendidikan,”pungkasnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tolikara, Lowis Genongga, S.Th dalam laporannya menyampaikan lebih dari 20 Kampung KB telah tersebar beberapa Distrik seluruh Tolikara.

Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam menjalankan program KKBPK secara Kontinyu di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

“Kami harap manfaat Kampung KB, selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat,” ucap Lowis Genongga. 

Dikatakan, Kampung KB tidak hanya menjalankan program menjaga jarak kehamilan, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Membangun masyarakat berbasis keluarga, mensejahterakan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbangai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Saya kira integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti pelayanan KB, pelayanan 1000 HPK, pembuatan akta, pembangungan jalan dan jembatan. Pembuatan KTP, penyediaan buku bacaan, posyandu dan lainnya patut kita lakukan bersama,” tandasnya. 

Diakuinya, seluruh daerah di Tolikara membutuhkan pelayanan Program Kampung KB, karena kondisi kehidupan warga rata-rata sama. Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program Kampung KB, karena luasnya wilayah Tolikara dan keterbatasan anggaran. “Ini disesuaikan dengan kemampuan daerah,” pungkasnya. (Diskominfo Tolikara/nat)