Bupati Jhon Richard Banua, SE, MSi ( FOTO: Denny/ Cepos)

WAMENA-Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menegaskan bawha pihaknya tidak pernah    membuat statement menolak vaksin Covid -19 yang diberikan pemerintah pusat. Hanya memang hingga kemarin, pendistribusian vaksin belum sampai ke Jayawijaya, sehingga ini yang masih ditunggu kapan vaksin tersebut tiba di Jayawijaya.

   “Dari apa yang sudah disampaikan, sudah ada  14 ribu sekian vaksin yang tiba di Jayapura, namun distribusinya belum sampai di Jayawijaya, kami juga tidak pernah menyatakan untuk menolak vaksin itu,” ungkapn Bupati Jhon, Selasa (12/1) kemarin.

   Menurutnya, untuk para tenaga medis sudah ada konfirmasi bahwa yang akan nanti dilakukan vaksin, akan sesuai dengan instruksi presiden RI. Soal berapa banyak, Pemkab Jayawijaya sendiri belum bisa tahu. Sebab, data provinsi karena vaksinnya masih baru 14 ribu sekian tiba di Jayapura, maka akan tunggu droping dari provinsi.

   “Kami sendiri belum tahu kapan barang akan didistribusikan ke daerah. Dan Untuk siapa-siapa yang akan mendapatkan vaksin itu,”bebernya.

   Kata Jhon Banua, Pemda Jayawijaya sendiri tidak bisa melakukan list karena sudah langsung datanya keluar dengan NIK dari pusat,  sehingga mereka yang mendapat wajib seperti tenaga medis sudah ada datanya di pusat.

   “Jadi mereka yang di dinas kesehatan, rumah sakit mendapatkan konfirmasi dan prioritas. Jadi bukan kita di daerah tunjuk orang, itu semua adalah kebijakan pusat,” kata Bupati

    Ia juga menyatakan, selain tenaga medis yang menerima vaksin, ASN, maupun TNI-Polri dan masyarakat yang sudah lanjut usia juga akan mendapatkan vaksin,  sehingga jika sudah punya data I maka  harus tetap lakukan untuk vaksin, 

   “Kalau memang sudah jatah kami yang di ASN kita bahkan saya sebagai bupati dan wakil bupati kami harus tunjukan ke masyarakat bahwa vaksin itu tidak menimbulkan masalah dan kami juga akan ikut vaksinasi,”tuturnya.

   Ia juga menyatakan untuk ASN yang baru datang dari libur Natal dan tahun baru, sampai saat ini masih melakukan karantina mandiri. Ini merupakan instruksi dari Bupati yang harus dipatuhi ASN, sehingga ia akan meminta kepala OPD untuk mendata ASN ASN di lingkungannya yang masih melakukan karantina mandiri dan tak boleh masuk kantor. (jo/tri)