Befa Yigibalom SE, M. Si ( FOTO: Humas/Lanny Jaya)

TIOM-Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, SE, M.Si menegaskan sebanyak 20% kuota pengangkatan CPNS Tahun 2018 bagi pendatang di Kabupaten Lanny Jaya akan dibatalkan. Penegasan ini disampaikan menyusul penetapan hasil kelulusan CPNS bagi kabupaten Lanny Jaya yang diumumkan beberapa hari lalu disinyalir terjadi kesalahan pengisian formasi. 

  Menurut Befa,  mekanisme dan tata cara perekrutan seharusnya memprioritaskan orang asli Papua Lanny Jaya. Namun bila formasi yang dibuka nantinya tidak ada anak-anak Lanny Jaya yang melamar atau tidak mimiliki ijazah sesuai formasi tersebut maka diperbolehkan diisi oleh non OAP.

 Menurut Befa hasil CPNS Tahun 2018 pelaksanaannya melenceng jauh dari kebijakan pemerintah dan harapan seluruh Masyarakat Lanny Jaya untuk mengadu nasib mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.

  “Saya akan batalkan formasi 20% CPNS bagi orang pendatang apabila memenuhi unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme pada saat mendaftar di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lanny Jaya,”Ungkap Befa sesuai rilis yang dikirimkam oleh Bagian Humas Pemda Lanny Jaya, Selasa (4/8)

  Befa juga berjanji akan membatalkan kouta non OAP tersebut juka formasi yang tersedia bagi OAP yang ikut test diisi non OAP. “Jika terjadi manipulasi dokumen kependudukan pada saat pendaftaran di Badan Kepagawaian Daerah.Selanjutnya dalam perekrutan dan pengangkatan CPNS, pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tidak mengintervensi kelulusan  CPNS sehingga bagi orang Lanny Jaya siapa saja yang merasa nilainya tinggi tetapi tidak lulus maka boleh menuntut. Bupati dan jajaran akan membuka diri untuk mengusut tuntas persoalan ini sampai ke akar akarnya,”tambahnya.

  Bupati Lanny Jaya telah memerintahkan Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Lanny Jaya untuk membuka data secara transparan apakah pada formasi tersebut tidak ada orang Papua sehingga diisi oleh non Papua dan harus dibuktikan.

  “Jika terbukti (ada orang asli Lanny Jaya) yang mendaftar maka formasi tersebut akan diisi oleh pencaker yang memiliki nilai tertinggi dan bukan diisi oleh mereka yang demo-demo,”tegasnya.

  Bupati juga minta untuk semua pejabat pemerintah, DPRD dan intelektual maupun pemuda dan seluruh stakeholder untuk tidak memprovokasi dan memperkeruh suasana, tetapi harus menjaga ketenangan  dan kedamaian.(Humas/gin)