Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Jayapura dengan BKD Kabupaten Jayapura terkait rencana pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Jayapura di ruang Bamus DPRD Jayapura, Kamis (24/9). ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Sejumlah fraksi yang tergabung dalam Komisi A, DPRD Jayapura melakukan rapat dengar pendapat untuk meminta penjelasan pihak BKD mengenai mekanisme pengangkatan tenaga kontrak di Kabupaten Jayapura. 

Rapat itu dihadiri oleh sejumlah utusan fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Nasdem.

Ketua Komisi A, DPRD Jayapura, Hermes Felle meminta pihak BKD untuk mengawal ketat distribusi data-data tenaga kontrak dan honorer yang masuk dari instansi dan OPD yang ada di Kabupaten Jayapura. Jangan sampai ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan peribadi.

“Ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu, kami dari Komisi A minta BKD kawal data tenaga kontrak ini. Ini tidak boleh dipolitisir. Kami juga akan ikut melakukan verifikasi data ini. Itu bagian dari  tugas pengawasan yang kami lakukan,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Jayapura, Alex Rumbobiar mengaku, sampai saat ini pihaknya masih mengumpul data tenaga kontrak yang ada di sejumlah instansi dan OPD di Kabupaten Jayapura. Mengenai pelaksanaannya, BKD belum mendapatkan petunjuk dan teknis, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua.

“Kita tidak bisa bergerak tanpa Juknis, besok kita semua masuk penjara. Juknis ada supaya pemetaan  data yang ada bisa kita lakukan,” ujar Alex.

Lanjut dia, sejauh ini, pihaknya juga belum menetapkan kuota jumlah tenaga kontrak dan honorer yang akan diangkat menjadi CPNS jalur khusus itu.

“Bupati usulkan 2500 orang, kita berharap ini bisa diakomodir. Sehingga tenaga kontrak yang ada ini bisa kita tuntaskan,”tambahnya. (roy/tho)