JAYAPURA – Belum ada nama yang dihasilkan oleh tim koalisi pendukung Lukes Enembe-Klemen Tinal. Yang ada adalah usulah Partai Demokrat dan satu nama lain yang dilingkari oleh gubernur. Hanya disini public perlu memahami bahwa yang berhak memutuskan adalah tim koalisi. 

 Nah secara internal sendiri masih ada empat partai yang bertahan dengan kandidat masing – masing sehingga belum berujung kesepakatan. Ada yang memprediksi  persoalan nama wagub ini akan panjang jika masing – masing partai tetap bertahan dengan kandidatnya, terkecuali dari dua nama yang muncul yakni Kenius Kogoya dan Yunus Wonda melakukan lobI-lobI politik mencari kompromi politik dengan empat partai tersebut agar ada kesamaan suara. 

 Terkait belum adanya nama dari tim koalisi ini menurut salah satu akademisi Uncen, Prof Dr Akbar Silo jika  waktu untuk  menetapkan nama ini masih molor maka akan menyebabkan friksi – friksi konflik. Karenanya ia menyarankan agar sesegera mungkin melahirkan keputusan. 

 “Kita bekerja semua di luar jalurnya dan masing-masing memiliki interpretasi aturan berdasar kewenangan yang dimiliki. Perangkat hukum kita juga sangat fleksibel dan mereka yang harus menjalankan kewenangan hukum dari pusat hingga daerah tidak bisa konsisten oleh karena kontesktual politik dan itu yang terjadi,” ujar Akbar Silo kepada Cenderawasih Pos di Kotaraja, Selasa (24/8).

 Semua merasa punya hak untuk mengajukan, memutuskan dan seterusnya. Masing – masing interest grup memiliki kesempatan untuk menginterpretasikan aturan hukum dan menyebabkan terjadinya multi tafsir dan opini yang berbeda.  

 Opini berbeda ini akan muncul pada setiap pendukung sementara pemilik kewenangan juga belum bisa memanfaatkan waktu sebaik – baiknya untuk diputuskan. “Bagi saya kebijakan yang mengulur – ulur waktu hanya munculnya friksi – friksi dan saya menyarankan kalau bisa segera,” jelas Akbar. 

 Ia menganggap persoalan ini ibarat dua sisi satu mata uang dimana dari kebijakan yang terlalu buru – buru akan menjadi tidak cermat dan salah mengambil keputusan sebaliknya kebijakan yang terlalu lama diputuskan bisa dimanfaatkan oleh pressure grup, interest grup dan lainnya yang bisa mempengarui keputusan ini menjadi keputusan kedua yang tidak riil atau keputusan yang diambil tidak berdasar realitas melainkan keputusan kedua yang dianggap pembuat kewenangan itu yang lebih baik. “Yang terjadi selalu diambil keputusan kedua dan ini terjadi karena jangka waktu panjang sehingga ada kesempatan melakukan bargaining, negosiasi, tarik menarik. Kalau cepat diputuskan  saya pikir akan lebih aman,” imbuhnya. (ade/WEN)