Warung makan di Komplek Lapangan Bola Angkatan Laut Jayapura, saat berjualan pada siang hari. Menurut mereka pembatasan waktu sangat merugikan pelaku usaha. Harusnya warga yang keluar masuk Papua yang diperketat, Kamis (1/7). (FOTO: Priyadi/Cepos)

Tanggapan Pelaku Usaha Soal Pembatasan Waktu Aktivitas Masyarakat di Kota Jayapura

Sudah kesekian kalinya Pemkot Jayapura melakukan pembatasan waktu aktivitas bagi  warga dan pelaku usaha, guna menekan penyebaran Covid-19. Lalu bagaimana pendapat pelaku usaha dan warga dengan adanya pembatasan waktu yang mulai diterapkan.

Laporan: Priyadi 

Jumat (3/7) pembatasan waktu aktivitas warga dan pelaku usaha sudah diterapkan di Kota Jayapura sesuai dengan  instruksi Wali Kota Jayapura,  usai melakukan rapat evaluasi penanganan Covid-19. 

 Adanya pembatasan waktu ini tentu akan semakin menambah beban warga dan pelaku usaha,  karena disaat sedang gencar-gencarnya pemulihan ekonomi,  kini justru perekonomian kembali turun.

 Para pelaku usaha warung makan di Komplek Lapangan bola Angkatan Laut Jayapura Hardi dan Parso mengakui, pembatasan aktivitas warga dan pelaku usaha yang sudah diterapkan di Kota Jayapura seharusnya tidak perlu dilakukan, karena menurut mereka masalah penyebaran Covid-19 itu tidak ada di pelaku usaha, tapi masyarakat yang suka keluar masuk Papua, karena di Kota Jayapura sendiri masyarakatnya   jarang yang terkena Covid-19. Kenanya dari orang yang keluar masuk ke Papua, sehingga solusinya harusdiperketat lagi orang yang keluar masuk di Kota Jayapura baik di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah.

 Menurut mereka, kasihan para penjual makanan dan minuman yang biasanya berjualan dari sore hingga malam hari. Kini tidak bisa berjualan secara maksimal dan tentu omzet mereka juga turun drastis. Yang lebih parah lagi bila pelaku usaha mempunyai banyak beban apakah pinjaman di bank, anak banyak dan lainnya. Hal ini juga harus dipikirkan pemerintah.

 “Kami harap pembatasan waktu ini yang terakhir kalinya, jangan ada lagi lockdown atau pembatasan waktu. Kami pelaku usaha yang kena imbasnya, tapi bagi mereka yang punya gaji bulanan atau terlebih yang digaji negara tidak ikut merasakan kesusahan,”ungkapnya , Jumat (2/7).

 Mereka mengaku, saat ini lebih banyak masyarakat yang tidak  menjalankan Prokes seperti di pasar, pelabuhan, jalan-jalan sehingga ini juga harus diperhatikan,  jangan hanya pelaku usaha saja. Contoh lain pemerintah atau BUMN, swasta melakukan kegiatan apakah mereka juga terapkan Prokes tentu ini harus menjadi introspeksi.

 Hal senada juga dikatakan Sri selaku penjual makanan di Jalan Kelapa dua Entrop. Ia terbiasa berjualan pada sore hari sampai dini hari, tapi dengan adanya pembatasan waktu ia tetap mengikuti aturan pemerintah Kota Jayapura, karena kalau melanggar tentu kena sanksi. Solusi yang dia ambil selama ada pembatasan waktu jualan dimajukan pada siang hari karena jika tidak,  pendapatan tidak maksimal.

 “Kalau ada pembatasan waktu terpaksa kita bukanya diajukan lebih awal pada siang harinya,  kalau tidak begini pemasukan juga berkurang sekali apalagi semua serba bayar dalam usaha di sini mulai sewa tempat jualan, bayar retribusi, sewa rumah, bayar karyawan dan lainnya,”keluhnya.

 Sri berharap pemerintah benar-benar serius dalam penanganan pandemi Covid-19. Jangan hanya ada pemberitaan di luar Papua banyak terkena Covid-19 lalu ikut-ikutan, padahal yang sebelumnya saat penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura angkanya lebih banyak tidak ada pembatasan waktu seperti ini. Jadi seharusnya pemerintah juga bijak .

 “Kalau memang  di jawa sudah ada varian baru Covid-19 dan banyak yang kena seharusnya antisipasi awal yang dilakukan pengetatan orang yang keluar masuk ke Papua khususnya Wilayah jayapura,”cecarnya.

 Menurut Sri, keselamatan dan kesehatan itu hal utama, tapi jika tidak ada kepastian seperti ini justru orang takut bukan karena keselamatan dan kesehatan tapi bagaimana menghidupi anak istri dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. (*)