B. Tukidjo, SH ( FOTO: Sulo/Cepos )

MERAUKE-Devisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Kabupaten Merauke  B. Tukidjo, SH  menilai  non job  yang dilakukan Bupati  Merauke terhadap sejumlah  ASN lingkup  Pemkab Merauke  yang menyatakan  diri  akan maju bertarung dalam Pilkada  kaitannya  ASN dilarang  berpolitik praktis   sudah merupakan  pemberian  sanksi yang  cukup berat. 

  “Menurut  hemat kami,  non job  terhadap sejumlah ASN yang menyatakan  diri  akan maju    dalam  Pilkada   itu  sudah  masuk  sanksi berat,’’ kata  Tukidjo, SH, ketika ditemui  media ini   di ruang kerjanya,  Jumat  (21/2). 

   Sebab, lanjut  Tukidjo, dalam disiplin  pegawai negeri sipil, ASN dilarang berpolitik  praktis.   Bahkan, kata  Tukidjo,   dalam  sosialisasi desiminasi  netralitas ASN  dalam  Pilkada  yang  digelar   di Merauke dimana dirinya sudah  mempertanyakan  hal tersebut kepada  pimpinan Komisi  ASN  dalam sosialisasi  tersebut, namun tidak dijawab. 

  Yang dijawab  Komisi ASN bahwa justru yang diberhentikan dari jabatan secara semena-mena tidak dilaporkan ke Komisi ASN. ‘’Pertanyaan saya   tidak dijawab. Justru   beliau sampaikan  bahwa  mereka yang  diberhentikan  secara semena-mena  tersebut tidak melaporkan ke  Komisi ASN.  Karena orang yang   diberhentikan secara semena-mena punya hak untuk  melaporkan ke Komisi ASN,’’ katanya. 

  Bahkan, lanjut  Tukidjo,   Komisi ASN memberikan contoh  pemberhentian semena-mena  di Memberamo  sehingga  mereka yang diberhentikan   dikembalikan ke posisi jabatan semula.  Namun  demikian, lanjut Tukidjo, terkait dengan  adanya ASN yang  sudah  pasang baliho  atau poster  di  tem[pat umum atau  kendaraan  maupun media sosial  sebagai calon  bupati, pihaknya   dari Devisi Hukum masih menunggu  laporan  dari devisi pengawasan.  

  “Kalau  sudah ada  laporan dari devisi   pengawasan, barulah kita  lakukan pleno. Selanjutnya ASN yang   dilaporkan  tersebut akan  kita panggil untuk  memberikan klarifikasi,’’ jelasnya.  

  Dikatakan, hasil klarifikasi tersebut nantinya juga akan diserahkan ke Komisi ASN  untuk  mengambil  suatu tindakan.  Karena itu,  tambah   Tukidjo, sampai  sekarang ini  pihaknya masih  menunggu laporan  dari devisi pengawasan. ‘’Karena di sini ada beberapa  devisi,’’ tambahnya. (ulo/tri)