Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Sabyu (10/10/2020) di Lapangan Nambangan Kota Magelang–FOTO : DODI HUSEN/HUMAS KPU PUSAT

*Agar Potensi Persoalan Lebih Teridentifikasi

JAKARTA, Jawa Pos – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong pelaksanaan simulasi dilakukan di situasi yang menyerupai kondisi riil pada 9 Desember mendatang. Hal itu dibutuhkan untuk memudahkan penyelenggara mengidentifikasi masalah.

Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin merespon simulasi pemungutan suara yang digelar KPU RI di Kota Magelang, Sabtu (10/10) lalu. Itu merupakan simulasi TPS keempat yang digelar dengan protokol kesehatan.

Afif menilai, pemilihan tempat simulasi di lapangan yang luas kurang tepat. “Lokasinya lapangan luas sekali. Apakah TPS yang sebenarnya akan begini? Rasanya tidak,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (11/10).

Selain lokasi, dia juga menyoroti desain TPS yang dibangun KPU RI cukup mewah. Afif tak yakin, bentuk yang sama dapat dilakukan di daerah. “Dengan biaya 1,6 juta per pembuatan TPS, rasanya gak mungkin bisa buat TPS seperti kemarin,” imbuhnya.

Dalam situasi pandemi, kata Afif, yang dibutuhkan adalah bagaimana memastikan pemungutan suara di hari H dapat dilakukan aman. Oleh karenanya, persiapan ataupun simulasi sebisa mungkin digelar menyerupai kondisi sebenarnya.

“Harus ke versi lebih dekat dengan kenyataan sehingga kita bisa antisipasi masalah yang dimunculkan dalam simulasi,” imbuhnya.

Oleh karenanya, ke depan Bawaslu meminta KPU untuk memilih tempat yang beragam. Sehingga persoalan akan dapat diidentifikasi dengan berbagai karakteristik. Dia juga meminta agar simulasi digelar di Luar Jawa. Dari empat kali simulasi, semua digelar di Jawa mulai dari Bandung, Indramayu, Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang.

Selain itu, ada dua catatan lain yang didapat Bawaslu dalam simulasi di Magelang. Yakni masih ditemukannya undakan yang menyulitkan pemilih disabilitas dan pengumuman nomor NIK yang dilakukan utuh. Dia berharap, dilakukan penutupan di sebagian angka NIK untuk melindungi privasi.

Sementara itu, anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, simulasi yang digelar sabtu bagian dari rangkaian persiapan penyusunan PKPU pemungutan suara. Di mana ada ketentuan baru yang diuji coba kan. Di Magelang, hal baru yang dicoba adalah penggunaan tali pembatas. “Ketika simulasi di Indramayu kan ga ada semacam tali plastik pembatas,” ujarnya saat dihubungi.

Meski demikian, dia memastikan simulasi di lokasi dengan berbagai karakteristik yang menyerupai kondisi riil akan dilakukan. Termasuk oleh jajaran KPU di daerah. Jika konsep besar yang disusun KPU RI sudah tuntas, nantinya akan diuji coba oleh masing-masing daerah efektivitasnya.

Raka menambahkan, KPU RI juga sudah merencanakan simulasi lanjutan di luar Jawa. Sejauh ini, beberapa daerah sudah mengajukan diri untuk menjadi lokasi simulasi. “Dari Sumatera sudah masuk usulan dari dua kabupaten” terangnya. Namun untuk kepastiannya, pria asal bali itu belum bisa memastikan kapan waktunya.

Dia juga berharap, tidak hanya Bawaslu yang bisa memberikan catatan. Namun publik juga bisa menyampaikan masukannya kepada KPU. Termasuk dari kelompok disabilitas menyangkut desain TPS.

“Makanya setiap simulasi kami undang selain Bawaslu, DKPP, ada temen-temen disabilitas, organisasi untuk memberikan masukan,” pungkasnya. (far/JPG)