PON 2021 Papua

JAYAPURA – Dalam mensukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua mewajibkan setiap atlet, palatih dan official yang terlibat dalam pesta olahraga tanah air itu untuk menjalani swab PCR bahkan vaksinasi.

Kata Kenius, hal tersebut merupakan satu-satunya solusi bila ingin event olahraga nasional empat tahunan itu berjalan dengan baik, dan mencegah terhadinya kluster baru penyebaran Covid 19.

“Semua atlit dan official yang datang ke Papua harus di wajibkan Swab PCR dan kalau perlu diwajibkan vaksin,” Ungkap Kenius kepada Cenderawasih Pos, Minggu (7/2).

Menurut Kenius, langkah itu juga didukung oleh KONI Pusat serta KONI se-Indonesia dalam rapat koordinasi cara daring beberapa hari lalu.

Tapi menurutnya, KONI Papua akan melakukan koordinasi dengan pihak medis untuk memastikan vaksin Covid 19 benar-benar bebas dari tuntutan doping.

“Tim ahli kesehatan akan mengecek jangan sampai kandungan vaksin tersebut bisa membahayakan atlit dikemudian hari dan justru dianggap doping,” ujar Kenius.

Sebelumnya, Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua Yunus Wonda memastikan, bahwa para atlet, pelatih dan official pada pesta olahraga terbesar Indonesia itu akan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang diprioritaskan menerima vaksin Covid 19.

Bahkan Yunus Wonda mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid 19, Erick Thohir untuk memastikan penerimaan vaksin.

“Vaksin Covid 19 yang dipesan pemerintah Indonesia nantinya diprioritaskan bagi atlet dan official sehingga saat PON semua peserta benar-benar sudah terhindar dari virus Corona,” ungkap Yunus Wonda dikutip dari Jawa Pos (Cenderawsih Pos Grup).

Erick Thohir, kata Yunus, juga menyatakan siap untuk mendukung dan membantu apapun yang diperlukan demi pelaksanaan PON Papua yang dijadwalkan pada 2-13 Oktober 2021 itu bisa berjalan sukses.

“Pada prinsipnya Menteri BUMN siap memberikan dukungan, hanya saja pandemi Covid 19 mengganggu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi, Pak Menteri siap membantu dan akan mengakomodir dukungan dari BUMN yang ada,” pungkas Yunus. (eri/gin).