Bupati Keerom Muh Markum, SH, MH, MM ( foto:Noel/Cepos)

KEEROM- Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan demo damai di Kantor Bupati Kabupaten Keerom untuk menanyakan hak mereka berupa intensif yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Keerom, Senin (8/6).

  Koordinator ASN Kabupaten Keerom, Lauren Borotian mengatakan, sampai hari ini (kemarin-red) belum ada kejelasan bagi teman-teman aparatur sipil negara (ASN) yang berada di Kabupaten Keerom mengenai 20 persen (%) untuk kategori dua dan intensif dari tenaga medis yang dua tahun dan intensif tenaga medis dari tim Covid-19.

  Borotian meminta, agar Bupati Keerom bisa hadir secara langsung dan menjelaskan mengenai hak-hak ASN yang belum dibayarkan tersebut. Dari penjelasan mengenai belum adanya transfer sebenarnya keliru, sebab sebelum pandemi Covid-19 sebenarnya anggaran sudah masuk di kas Pemda Kabupaten Keerom.

  “Dari ASN tetap bertahan sampai batas waktu hari Kamis (11/6) nanti. Oleh karena itu, Bupati mau tidak mau harus menyempatkan waktu bertemu dengan ASN, karena ini bisa menjadi bom waktu kedepan.”ungkap Borotian dalam rekaman suara yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (8/6

  Sementara itu, Sekda Kabupaten Keerom, Drs. Blasius Waluyo, M.M mengatakan, untuk tunjangan kinerja ASN sendiri sebenarnya sudah ada keputusan dari pimpinan bahwa masing-masing SKPD/ OPD mengajukan permohonannya. Nanti akan dikaji dan diolah baik oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Keerom.

   Blasius menambahkan, untuk intensif pegawai sendiri harus jelas mengenai intensif yang mana? Oleh karena itu, untuk intensif Covid-19 akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Mengenai kapan dibayarkan sendiri nanti akan dijelaskan oleh BPKAD Kabupaten Keerom.

  Kepala BPKAD Kabupaten Keerom, Drs. Trisiswanda Indra mengatakan, terkait dengan kinerja ASN Kabupaten Keerom di triwulan pertama memang terlambat sedikit karena kondisi keuangan di Kabupaten Keerom masih tergantung kepada pemerintah pusat melalui transfer.

  “Untuk intensif triwulan tiga silahkan diajukan oleh SKPD/OPD. Sampai hari ini (kemarin-red), saya belum menerima pengajuan atau perhitungan kinerja dari SKPD/OPD masing-masing di Kabupaten Keerom. Yang perlu diingat dalam pengajuan oleh SKPD/OPD harus berpedoman waktu kerja di rumah, sehingga masa intensif kita terhitung dari Januari sampai Maret,” ujarnya.

  Sementara itu, Bupati   Keerom, Muh Markum, SH., MH., MM sebelumnya mengaku  akan segera merealisasikan uang kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tri wulan pertama tahun 2020 di Kabupaten Keerom. Bupati mengatakan realisasi ini sebelumnya mendapat keluhan dari para ASN dan pihaknya berencana akan melunaskanya.

  “Memang beberapa minggu lalu, kami mendapat aksi-aksi dari ASN yang menanyakan tentang uang kinerja dan beberapa lainnya. Kami siap merealisasikannya,” ungkap Bupati Markum, Sabtu (6/6).

  Menurut Bupati, ia telah memerintahkan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengajukan permintaan realisasi kinerja ASN selama triwulan pertama. Namun Ia berharap adanya konsisten ASN supaya perhitungan dari kinerja sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku  maka ASN harus melakukan fungsi penyelengaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan sdn pembinaan kemasyarakatan dengan baik.

  “Karena ada beberapa ASN tidak konsisten dalam melaksanakan tugas selaku aparatur negara. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan bagi mereka yang hadir dan rutin masuk kerja kantor, maka yang tidak biasa masuk juga harus hadir,” ujarnya. (bet/oel/tri)