Rapat Dengar Pendapat yang diinisiasi Anggota Komisi I DPR RI, Yan P. Mandenas, bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat Biak dan Supiori, di Sasana Krida Kantor Bupati Biak Numfor, Senin (9/3) lalu. (FOTO: Gratianus silas/cepos)

BIAK- Mengakhiri masa kunjungan kerjanya (kunker) di Biak, Anggota Komisi I DPR RI, Yan P. Mandenas, melakukan rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Pemerintah Kabupaten Supiori di Sasana Krida, Kantor Bupati Biak Numfor, Senin (10/3) kemarin.

   Dalam pertemuan yang melibatkan Forkopimda, serta tokoh adat, masyarakat, dan perempuan tersebut, Mandenas mengakui mendengar langsung apa yang menjadi aspirasi, serta kebutuhan maupun daya dukung dalam menunjang tugas-tugas di Biak dan kabupaten di wilayah adat Saireri.

  “Dengan kunker ini, banyak masukan yang kami dapat, termasuk dari TNI, Pemkab, maupun tokoh masyarakat. Semua aspirasi ini akan kita arahkan pada proses pembahasan revisi UU Otsus, sehingga ke depannya dapat diakomodir secara baik sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, pemerintah, maupun pertahanan – keamanan di wilayah perairan maupun daratan Papua,” ujar Yan P. Mandenas kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/3) lalu.

   Dengan demikian, pemerintah kabupaten dapat bersinergi dengan TNI di daerah serta  masyarakat, untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan hak ulayat, serta persoalan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.

   “Saya yakin, nantinya ada kemajuan dari hasil evaluasi yang ada. Kami tetap konsisten menunggu evaluasi Otsus sebelum masa revisi UU Otsus dilakukan ke tahapan yang lebih lanjut. Ke depan, kita memiliki target dalam mendorong kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi melalui sebuah proses kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, termasuk dengan pihak TNI/Polri di Papua, khususnya di wilayah adat Saireri,” tambahnya. (gr/tri)