Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina didampingi Sekwan, Drs. Agustinus Joko Guritno saat meninjau penanganan pasien Covid-19 di RSUD Merauke, Selasa (24/3). Yulius Sulo/Cepos

Pasien Positif Covid-19 RSUD Merauke  Bertambah Jadi 3 Orang

JAYAPURA- Juru Bicara Satgas Covid 19 Provinsi Papua, dr Silwanus Sumule, memaparkan worst case scenario (skenario terburuk) terkait penyebaran Covid-19 di Papua berdasarkan perhitungan statistik. 

Menurut dr. Sumule, kalau 20 persen saja yang terkena Covid-19 dari total jumlah penduduk di Papua, maka akan ada 800 ribu orang yang terkena Covid-19 di Papua. 

Dari 800 ribu orang tersebut, 160 ribu orang akan dirawat di rumah sakit. Dari 160 ribu orang tersebut, 24 ribu orang akan dirawat di ruang perawatan biasa, sedangkan 8 ribu orang akan dirawat di ruang isolasi.

“Data kita jelas mengatakan bahwa hingga kini, kita punya 45 rumah sakit, di antaranya 15 rumah sakit rujukan. Jumlah tempat tidur (bed) di rumah sakit sekiranya mencapai 4.200, sedangkan ruang isolasi hanya mencapai 202 saja,” jelas dr. Silwanus Sumule kepada wartawan, Selasa (24/3) lalu.

“Dengan perkiraan jumlah pasien mencapai 8 ribu, maka sudah jelas fasilitas kesehatan tidak akan mampu menampung semua pasien yang terdampak Covid-19,” sambungnya.

Oleh sebab itu, menurut dr. Sumule, yang didorong pemerintah untuk dilakukan masyarakat ialah pembatasan social. Dimana masyarakat diminta tinggal di rumah, melakukan self quarantine (karantina mandiri).

“Kemudian, orang jangan datang ke Papua. Kita tidak bicara lockdown. Kita bicara pakai akal sehat saja. Jangan datang ke Papua karena kita mengurus warga sendiri saja tidak mampu, apalagi kalau ditambah mereka yang datang ke Papua,” jelasnya.

Imbauan ini, menurutnya perlu disampaikan kepada masyarakat di daerah lain di Indonesia yang hendak berkunjung ke Papua. Dimana fasilitas kesehatan di Papua belum dapat menunjang untuk mengurus perawatan masyarakat yang tidak berdomisili di Papua.

“Ini fakta yang harus kita sampaikan. Kalau barang boleh masuk di Papua. Tapi manusia, jangan dulu datang, setidaknya sampai siaga darurat ini masih berjalan,” pungkasnya. 

Sementara itu, jumlah pasien positif Covid-19 RSUD Merauke bertambah menjadi 3 orang. Ini setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menerima hasil uji laboratorium dari Litbangkes Jakarta terhadap pasien dalam pengawasan (PDP) RSUD Merauke yang hasilnya positif. 

“Kami telah menerima hasil uji laboratorium Litbangkes terhadap pesimen dari PDP nomor tiga yang kita kirim sebelumnya, yang menyatakan positif, ”  kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr. Nevile R. Muskita dihubungi Selasa (24/3) malam. 

Sebelumnya, PDP  01 dan 02 RSUD Merauke dinyatakan positif terjangkit Covid-19. Nevil menjelaskan bahwa pasien nomor 03 tersebut merupakan seorang pejabat  ASN lingkungan Pemkab  Merauke yang memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta sebelumnya.   

Selain penambahan pasien positif Corona, juga ada penambahan jumlah PDP. PenambahanPDP tersebut adalah seorang bayi  (anak) dari perawat yang merupakan  pasien 02 yang sebelumnya dinyatakan positif Covid-19. 

Bayi dari perawat tersebut merupakan PDP 07.  Nevile, menjelaskan bahwa PDP 07 ini pernah melakukan kontak dengan pasien 01 dan 02.  

Adapun jumlah PDP yang dirawat dan diisolasi di RSUD Merauke sampai   Rabu (25/3), menjadi  7 orang. 

 Nevile yang ditemui   di Posko Penanganan  Covid-19 menjelaskan bahwa    penambahan  jumlah PDP di  RSUD Merauke,   Rabu  (25/3) yakni satu pasien rujukan dari Rumkit  Korem  174/ATW  Tanah Miring  yang diberi  nama PDP 08  dan  dua  PDP  rujukan  dari  Kabupaten  Boven  Digoel  yang  diberi  nama PDP 09 dan pasien PDP 10.  

Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP) masih  tetap berjumlah  66 orang. Nevile juga menjelaskan bahwa saat ini sedang dipertimbangkan kemungkinan RSUD Merauke akan dikosongkan untuk pasien  umum. “Jika jumlah pasien PDP terus bertambah maka kemungkinan seluruh pasien umum yang dirawat akan dipindahkan ke rumah sakit angkatan Laut dan Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke,” tambahnya. 

Sementara Satgas Covid-19 Pemda Jayawijaya memastikan telah menerima seorang pasien berjenis kelamin perempuan yang dalam keadaan mengandung dan kini berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).

PDP tersebut sejak Senin (23/3) lalu telah diisolasi di RSUD Wamena.

Plt Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono menyebutkan satu orang PDP yang diterima secara indikasi mendekati gejala Covid -19 dan sudah dilakukan isolasi di RSUD Wamena. 

Usia kandungan PDP ini menurut Tinggal Wusono antara 24-26 minggu dan dalam proses persalinan secara prematur.

“Dapat kami pastikan status dari warga ini adalah PDP. Kami masih perlu melakukan uji sampel untuk membuktikan yang bersangkutan terinfeksi atau tidak,”ungkapnya saat melakukan jumpa pers di RSUD Wamena, Selasa (24/3).

Untuk sampel yang akan diambil ini, kata Tinggal Wusono belum bisa dilakukan. Karena yang bisa mengambil sampel itu hanya dokter spesialis THT, dimana di RSUD Wamena belum ada. Untuk itu, Satgas Covid -19 masih berupaya untuk melakukan pemeriksaan itu.

“Uji sampel ini akan dibawa keluar daerah. Kami juga sudah koordinasi dengan Dinkes Provinsi Papua untuk mengirimkan alat tranfer sampel yang kebetulan di RSUD Wamena tak ada,” tuturnya. 

Dari riwayat perjalanan, pasien ini datang dari daerah yang terpapar penyebaran Covid-19. Namun diharapkan meskipun ada riwayat perjalanan di daerah yang terpapar virus Corono, diharapkan sampel yang akan diambil dan diuji ke laboratorium hasilnya negatif. “Kami juga akan melakukan penelusuran kepada keluarga pasien yang saat ini dirawat. Termasuk iwayat kontak yang bersangkutan dengan keluarga dan teman-temannya di Puskesmas Hom-hom yang sudah dilakukan,” pungkasnya.

Sementara itu, drg Gabriel Yusrianti Andayani menyebutkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan ada 10 orang yang ditetapkan atau berstatus sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP).

Dirinya juga memastikan jika sebenarnya dari 300 orang yang diperiksa di bandara tak semua bisa dikatakan sebagai ODP. Karena gejala yang ditunjukkan tak sama dengan juknis penanggulangan Covid -19.

“Kami pastikan ada 10 orang dengan status ODP namun data itu bisa berubah jika yang bersangkutan dalam masa pemantauan itu sembuh sehingga pastinya akan dikeluarkan dari data itu ,”tutupnya.(gr/ulo/jo/nat)