MERAUKE-Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) wilayah adat Animha Amatus Ndatipits, BA menyatakan  dukungannya terhadap pemekaran Provinsi Papua Selatan. Dukungan  terhadap pembentukan PPS ini disampaikan Amatus Ndatipits di sela-sela kegiatan sosialisasi dalam rangka identifikasi hak-hak masyarakat adat se-Provinsi Papua di  Merauke, Selasa (22/6).   

   Namun dukungan terhadap pemekaran PPS tersebut dilakukan secara pribadi. “Secara pribadi  saya  sampaikan dukungan saya terhadap pemekaran PPS yang sedang diperjuangkan saat ini,” tandas Amatus Ndatipits. 

   Namun dukungan ini, kata dia tidak mewakili Lembaga MRP. “Kalau secara lembaga nanti apa yang diputuskan oleh lembaga itu yang kita ikuti. Tapi  secara pribadi, saya mendukung PPS tersebut,” tandasnya. 

   Amatus Ndatipits menjelaskan bahwa perjuangan  untuk permbentukan PPS  ini bukan  baru sekarang disuarakan, namun sejak 2004  lalu pemekaran Provinsi Papua  Selatan tersebut sudah diperjuangkan.  “Saya juga salah satu dari Asmat yang didatangi ketika itu dan ikut memperjuangkan itu. Namun karena adanya moratorium,  sehingga pemekaran PPS tersebut sempat terhenti,” jelasnya.  

  Menurutnya, pemekaran  PPS yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut karena Merauke berada di paling ujung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga dan dikawal.

    Amatus  Ndatipits secara blak-blakan  menyampaikan bahwa pemekaran  PPS  tersebut  karena selain untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi akumulasi ketidakadilan  yang dialami  oleh masyarakat Selatan Papua dari saudara-saudaranya yang ada di bagian Papua lainnya  selama ini.

   Ia mencontohkan, soal jabatan di Provinsi  Papua  selama ini,  anak-anak dari Selatan Papua  hampir tidak ada yang menduduki jabatan strategis  tersebut.  “Kalau bilang masalah SDM, saya pikir kasih kesempatanlah dan  diberi waktu,’’ tandasnya. (ulo/tri)