Serah terima anggaran penyelenggaraan PON dari PB PON Papua kepada Sub PB PON Kota Jayapura, di Hotel Horison Ultima Entrop, Jumat (11/6) kemarin. Anggaran diserahkan Yunus Wonda sekalu Ketua Harian PB PON Papua dan diterima Benhur Tomi Mano sekalu Ketua Sub PB PON Kota Jayapura. (FOTO: Gratianus silas/cepos)

BTM: Baru Tanda Tangan Saja, Tidak Tahu Kapan Realisasinya

JAYAPURA-Sebanyak Rp 108 miliar anggaran yang digeser dari PB PON Papua kepada Sub PB PON Kota Jayapura. Pergeseran anggaran ini dilakukan di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Jumat (11/6), setelah melalui proses diskusi yang panjang antar kedua pihak. 

“Ini proses yang cukup panjang untuk memastikan antara kami di PB PON dan Sub PB PON Kota Jayapura, melingkupi semuanya, termasuk anggaran, dan semuanya sudah clear hari ini. Kami sudah delegasikan kewenangan secara administrasi dan keuangan kepada Sub PB PON Kota Jayapura,” jelas Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda, Jumat (11/6) kemarin.

Sub PB PON Kota Jayapura mendapat anggaran sekiranya mencapai Rp 108 miliar karena memiliki jumlah cabor terbanyak, yakni 22 cabor, dibandingkan klaster lainnya. Untuk itu, Sub PB PON Kota Jayapura dinilai memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan PON di Kota Jayapura dan itulah sebabnya nilai anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 108 miliar.

Dengan Rp 108 miliar lebih yang diserahkan kepada Sub PB PON Kota Jayapura, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan PON di klaster Kota Jayapura. 

“Ada kegiatan yang sudah dikerjakan PB PON, maka tidak bisa dikerjakan lagi oleh Sub PB PON. Tapi yang belum dikerjakan, akan dikerjakan. Intinya, dengan kami serahkan ini, Ketua Sub PB PON Kota Jayapura dengan kewenangannya sudah bisa melakukan gebyar PON, menggerakan semua stakeholder untuk menyemarakkan PON di Kota Jayapura,” sebutnya.

Yunus Wonda menggarisbawahi bahwa pergeseran anggaran yang dilakukan hanya bersumber dari dana hibah APBD Provinsi Papua. Sedangkan dana hibah yang bersumber dari APBN belum dapat dibicarakan karena fisik anggarannya belum ada di PB PON.

“Kami akan lakukan pergeseran kalau fisiknya sudah ada di kami. Kalau tidak ada fisiknya, kami tidak bisa memprediksikan anggaran yang akan digeser. Karena kalau jumlah yang diberikan tidak sesuai prediksi, pasti saya yang disalahkan sebagai Ketua Harian PB PON. Makanya kami hindari itu,” tegasnya.

Ketua Sub PB PON Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, menerima pergeseran anggaran tersebut dengan didampingi Kapolresta Jayapura Kota dan Kejaksaan Negeri Jayapura. Menurut Benhur Tomi Mano (BTM), pengawasan dana yang telah digeser tersebut akan dilakukan oleh Bappeda, Inspektorat, dan Badan Keuangan Kota Jayapura agar digunakan secara baik.

BTM menjelaskan, dana yang digeser itu nantinya diperuntukan bagi persiapan pelaksanaan dan operasional pelaksanaan PON di Kota Jayapura. 

“Tapi tadi itu baru tanda tangan saja. Kami tidak tahu kapan  realisasinya secara fisik. Pergeseran tadi itu hanya tanda tangan kosong saja. Belum ada nomor rekening. Sehingga secara fisik kami juga tidak tahu kapan digeser. Apakah nanti realisasinya selesai PON, kami tidak tahu,” sindirnya.

Namun, sebagai Wali Kota Jayapura, BTM berkomitmen untuk tetap menyukseskan penyelenggaraan PON di Kota Jayapura, sekalipun tidak ada anggaran dari PB PON Papua.

“Saya berkomitmen, walaupun tidak ada uang dari PB PON, kami tetap fokus sukseskan PON di Kota Jayapura. Saya sudah bilang Sub PB PON Kota Jayapura untuk kerja semampu kita. Karena, selama ini, selama satu bulan ini, untuk rapat Sub PB PON, untuk makan-minum, kami menggunakan anggaran dari KONI Kota Jayapura,” ungkapnya.

“Tapi, intinya, PON di Kota Jayapura harus sukses. Itu saja. Saya tidak menunggu dana itu kapan digeser, atau besar dan kecilnya. Kami terima saja,” pungkasnya. (gr/nat)