JAYAPURA – Panitia Khusus (Pansus) PON XX dan Peparnas XVI Papua terus berupaya mendesak dan memastikan Pemerintah Pusat untuk segera mencairkan anggaran APBN yang rencananya akan dikucurkan untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua. 

Usai bertemu dengan Komisi X DPR RI, Pansus PON XX dan Peparnas XVI Papua kini melakukan pertemuan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Drs. Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, M.B.A di Kemenpora, Jakarta, Rabu (22/9). 

Ketua Pansus PON XX dan Peparnas XVI Papua, Kamasan Jack Komboy menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan tersebut memberikan kabar baik terkait pencairan anggaran APBN Rp 1,4 triliun yang akan segera dicairkan dalam pekan ini.

“Kemungkinan dalam minggu ini anggaran tersebut akan dikucurkan dan secara bertahap yaitu Pp 800 miliar terlebih dahulu,” ungkap Jack Komboy usai melakukan pertemuan tersebut. 

Jack menjelaskan, alasan anggaran tersebut dicairkan secara bertahap, karena masih ada beberapa berkas administrasi yang belum dilengkapi oleh PB PON Provinsi Papua. “Dokumen tersebut harus segera dilengkapi agar dana yang sisa dapat segera diproses,” ujar Jack. 

Ia beberkan, dalam pertemuan itu, Gatot menyampaikan bahwa saat rapat kabinet, Presiden RI sudah memerintahkan agar Kementerian Keuangan langsung mencairkan anggaran tersebut ke PB PON Provinsi Papua. 

“Ya, akan tetapi Kementerian Keuangan mengatakan agar anggaran tersebut akan cair melalui Kemenpora. Sedangkan dari Kemenpora mengatakan bila anggaran tersebut melalui Kemenpora lagi, prosesnya akan panjang sedangkan kita semua dikejar oleh waktu,” bebernya. 

Dilanjutkan, setelah hasil diskusi antara Kemenpora dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenkeu akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga dana tersebut akan langsung dicairkan ke PB PON Provinsi Papua. “PMK tersebut dikeluarkan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” sambung Jack. 

Sementara itu Gatot mengatakan, anggaran yang tersisa dapat segera dicairkan asalkan dokumen dari PB PON Provinsi Papua lengkap. 

“Kami tidak menghambat, justru kami mengamankan. Ini bukan diperlambat, tetapi agar tertib administrasi agar menjaga kedepannya tidak terjadi masalah,” katanya. 

Gatot menambahkan dokumen yang harus dilengkapi antara lain dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari dana Rp 1,4 triliun tersebut. “Seperti konsumsi, IT, logistik dan sebagainya,” tutup Gatot. (eri/gin).